Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menanggapi isu mengenai dugaan ijazah palsu yang melibatkan Presiden Joko Widodo, dengan menyatakan bahwa partainya tidak memiliki kewajiban untuk memeriksa keabsahan dokumen tersebut. Ia mengakui bahwa Jokowi pernah menjadi bagian dari PDIP dan partainya turut berperan dalam karier politiknya, mulai dari pemilihan kepala daerah hingga menjabat sebagai Presiden RI.
Megawati menekankan bahwa meskipun PDIP adalah partai pengusung Jokowi, hal itu tidak berarti partai bertanggung jawab atas pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan. "Seandainya masalah pencalonan beliau dari wali kota sampai ke presiden itu bukan salah kami sebagai partai pengusung, yang salah itu Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ungkapnya.
Pentingnya Proses Administrasi dalam Pencalonan
Menurut Megawati, setiap proses pencalonan dalam pemilihan umum memiliki mekanisme administrasi yang harus diikuti. Dalam hal ini, partai politik berfungsi untuk mengusung kandidat dan berusaha memenangkan calon yang didukung. Namun, kewenangan untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon ada pada penyelenggara pemilu.
Megawati mempertanyakan alasan mengapa isu mengenai keabsahan ijazah Jokowi kembali dikaitkan dengan PDIP. Ia berpendapat bahwa dokumen persyaratan pencalonan seharusnya sudah melalui proses pemeriksaan dan verifikasi sebelum seorang kandidat dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan. "Kenapa? Apabila ijazah beliau itu palsu kenapa lembaga pemilu tak permasalahkan," tegasnya.
Verifikasi Sejak Awal Proses Pencalonan
Ia juga menekankan bahwa verifikasi terhadap dokumen persyaratan calon seharusnya dilakukan sejak awal proses pencalonan, bukan setelah kandidat terpilih. "KPU harusnya memverifikasi dulu benar atau tidak," ujarnya. Pernyataan Megawati ini menegaskan posisi PDIP bahwa tanggung jawab sebagai partai pengusung berbeda dengan kewenangan penyelenggara pemilu dalam memeriksa administrasi dan persyaratan calon.
Polemik mengenai dugaan keaslian ijazah Jokowi masih menjadi perhatian publik dan terus berlanjut dalam berbagai proses hukum serta perdebatan politik.
