Ketegangan politik yang terjadi antara Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi perhatian publik. Perseteruan yang sempat dianggap mereda setelah Pemilihan Presiden justru semakin memanas, terutama setelah munculnya kritik tajam serta manuver hukum dan politik menjelang akhir masa jabatan Jokowi.
Dalam sebuah diskusi podcast yang dipandu oleh Abraham Samad di kanal Speak Up, Prof. Ikrar Nusa Bhakti, seorang pengamat politik dan pakar hubungan internasional, mengupas akar permasalahan yang menyebabkan keretakan hubungan antara kedua tokoh penting tersebut. Ia menjelaskan bahwa kekecewaan Megawati berakar dari tindakan politik Jokowi yang dianggap melanggar nilai-nilai moral, konstitusi, serta institusi demokrasi yang telah dibangun sejak era Reformasi 1998.
Keretakan Akibat Ambisi Dinasti Politik
Prof. Ikrar Nusa Bhakti menyatakan bahwa Megawati dan PDI Perjuangan memiliki peran besar dalam mengembangkan karier politik Jokowi. Dari seorang pengusaha mebel kecil di Surakarta, PDI Perjuangan memberikan dukungan hingga Jokowi berhasil menjabat sebagai Wali Kota Surakarta selama dua periode, Gubernur DKI Jakarta, dan akhirnya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia selama dua periode. Bahkan, pada Pilpres 2014, Megawati rela mengesampingkan ambisinya untuk kembali maju sebagai calon presiden demi memberikan kesempatan kepada Jokowi.
Namun, keretakan mulai terlihat ketika Jokowi berupaya mengatur kekuasaan untuk keluarganya melalui keputusan-keputusan yang kontroversial. "Hingga Oktober 2023, banyak pihak masih tidak percaya bagaimana aturan di Mahkamah Konstitusi diobrak-abrik demi meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Tindakan ini merusak struktur institusi demokrasi yang seharusnya dijaga," tegas Prof. Ikrar.
Langkah politik tersebut dianggap sebagai upaya terencana untuk membangun dinasti politik. Dorongan agar Gibran maju di Solo, Bobby Nasution di Medan, serta manuver Kaesang Pangarep di ranah politik nasional dianggap sebagai indikasi adanya keinginan untuk memperluas kekuasaan.
Penjaga Konstitusi vs Penikmat Kekuasaan
Salah satu penolakan terbesar Megawati terhadap Jokowi muncul ketika wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode atau penundaan pemilu beredar. Menurut Prof. Ikrar, pembatasan masa jabatan presiden selama dua periode adalah amanat reformasi yang tidak bisa ditawar. Megawati, yang memahami bahaya kekuasaan tanpa batas, menolak wacana tersebut bukan karena kebencian pribadi, melainkan demi menjaga konstitusi.
Namun, ketegasan Megawati dalam mematuhi konstitusi tersebut direspon oleh pihak Jokowi dengan berbagai manuver politik. Tindakan hukum yang menyasar beberapa kader PDI Perjuangan, seperti Hasto Kristiyanto dan mantan Wali Kota Semarang, dianggap sebagai bentuk tekanan politik di akhir masa jabatan.
Dampak dari gaya kepemimpinan Jokowi di akhir masa jabatannya tidak hanya mempengaruhi PDI Perjuangan, tetapi juga mengancam independensi partai politik lainnya. Prof. Ikrar menyoroti bagaimana Partai Golkar, sebagai salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia, dapat dengan mudah dikendalikan. Penggunaan instrumen hukum terhadap ketua umum partai politik dinilai menghilangkan independensi partai dalam mengambil keputusan strategis.
Ketidakberdayaan Partai Golkar menunjukkan betapa brutalnya penggunaan alat negara dan instrumen hukum untuk mengendalikan independensi partai politik.
Tantangan Kritis Kepemimpinan Pasca-Jokowi
Runtuhnya hubungan antara Megawati dan Jokowi menimbulkan kekhawatiran mendalam mengenai masa depan kelembagaan negara dan penegakan hukum di Indonesia. Pengabaian terhadap moral politik serta perusakan independensi Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi meninggalkan warisan yang buruk.
Saat ini, perhatian publik tertuju pada bagaimana pemerintahan pasca-Jokowi, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, akan menangani situasi ini. Prabowo dihadapkan pada tantangan untuk membuktikan apakah ia mampu melepaskan diri dari bayang-bayang dinasti politik Jokowi atau justru melanjutkan praktik kekuasaan yang merusak tatanan hukum.
Masyarakat sipil, akademisi, dan tokoh demokrasi menyerukan pentingnya penegakan hukum yang adil dan konsisten. Pengusutan terhadap dugaan praktik gratifikasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kasus korupsi yang melibatkan lingkaran kekuasaan harus segera diselesaikan agar Indonesia tidak kembali terjerumus ke dalam sistem otoriter yang bersifat nepotistik. Kesadaran kritis masyarakat menjadi benteng terakhir dalam menjaga integritas negara hukum Republik Indonesia.
