Dedy Nur Palakka, seorang kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), mengungkapkan bahwa hubungan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, pada masa lalu telah menciptakan dampak elektoral yang signifikan. Ia berpendapat bahwa PDIP dan Jokowi merupakan dua elemen yang saling melengkapi dalam politik.
Menurut Dedy, kekuatan partai dan sosok politik saat itu berfungsi secara harmonis, sehingga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. “Dulu PDIP dan Jokowi adalah dua elemen yang saling melengkapi, makanya efek elektoralnya sangat besar baik untuk PDIP maupun untuk Jokowi,” ungkapnya dalam unggahan di X pada Rabu, 9 September 2026.
Analogi Kendaraan Tempur
Dedy menggunakan analogi untuk menggambarkan posisi PDIP dalam konteks politik. Ia menyatakan bahwa PDIP ibarat sebuah kendaraan tempur, sedangkan Jokowi adalah pilot yang terampil dalam mengendalikan kendaraan tersebut. “PDIP itu ibarat kendaraan ‘tempur’, sementara Jokowi adalah pilot handal yang canggih dalam memainkan manuver-manuver politik,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya keberadaan kedua elemen ini, dengan menyatakan bahwa sebuah kendaraan politik yang kuat tidak akan berarti tanpa pengemudi yang mampu mengarahkannya. “Percuma juga punya kendaraan tempur yang handal kalau pilotnya enggak handal,” tambahnya. Dedy juga menekankan bahwa seorang pemimpin yang memiliki kemampuan politik yang baik memerlukan dukungan dari kendaraan politik yang solid. “Sama juga ketika punya pilot yang handal tapi enggak punya kendaraan tempur handal,” ujarnya.
Posisi PSI Setelah Jokowi
Pernyataan Dedy muncul di tengah diskusi mengenai posisi PSI setelah Jokowi tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kehadiran Jokowi di sekitar PSI sebelumnya menimbulkan spekulasi bahwa partai tersebut dapat menarik sebagian pemilih yang dekat dengan Jokowi dan PDIP. Namun, hasil survei menunjukkan bahwa pengaruh tersebut belum sepenuhnya berkontribusi pada peningkatan suara bagi PSI.
Survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat bahwa elektabilitas PSI berada di angka 4,1 persen, yang dianggap belum mencerminkan dampak maksimal dari upaya PSI untuk memanfaatkan figur Jokowi. Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Endang Sari, menilai bahwa sejauh ini, PSI lebih banyak menggunakan nama Jokowi untuk membangun simbol dan identitas politik partai. “Terkait faktor Jokowi, justru yang terjadi adalah PSI berusaha mengkapitalisasi simbol Jokowi untuk dirinya sendiri,” kata Endang.
Endang menambahkan bahwa PDIP dan PSI tampaknya bergerak dengan strategi yang berbeda. PDIP tetap berpegang pada karakter sebagai partai yang mapan dengan ideologi dan jaringan politik yang telah lama terbentuk, sementara PSI berusaha menampilkan diri sebagai partai yang mewakili pemilih muda dan modern, serta mengaitkan citranya dengan Jokowi.
“Kondisi ini menunjukkan adanya diferensiasi strategi, PDIP bergerak sebagai partai mapan dengan akar ideologis dan jaringan luas, sedangkan PSI mencoba membangun citra sebagai partai muda, modern, dan dekat dengan Jokowi,” jelas Endang.
Walaupun demikian, Endang menilai bahwa perpindahan suara mungkin terjadi, terutama di kalangan pemilih perkotaan dan milenial, namun ia tidak melihat hal ini sebagai ancaman langsung bagi PDIP. “Fragmentasi suara bisa terjadi di segmen pemilih perkotaan dan milenial, tetapi itu lebih berpotensi menggerus partai-partai menengah lain ketimbang PDIP yang basisnya lebih tersebar dan berlapis,” tuturnya.
Endang juga mencatat bahwa PDIP memiliki tantangan tersendiri untuk mempertahankan basis pemilihnya. Partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri ini perlu menjaga konsistensi ideologi dan memperkuat narasi politik yang tidak tergantung pada sosok tertentu. “Tantangan bagi PDIP adalah bagaimana menjaga konsistensi ideologi dan memperkuat narasi politik yang independen,” pungkasnya.
