Pemerintah Indonesia telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk cadangan pangan pemerintah (CPP) yang akan digunakan dalam penanganan bencana alam di tahun 2026. Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menyatakan bahwa dana tersebut bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dalam situasi darurat.
"Anggaran sebesar Rp 1,2 triliun telah disiapkan pemerintah. Ini dialokasikan untuk penyaluran CPP dalam menanggulangi bencana alam selama 2026," ungkap Sarwo saat dihubungi di Jakarta pada Minggu, 23 Agustus.
Tujuan Pembentukan Cadangan Pangan
Menurut Sarwo Edhy, pembentukan CPP bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat ketika terjadi bencana atau keadaan darurat. Ia menekankan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa stok cadangan pangan pemerintah benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang terkena dampak bencana alam.
"Dalam hal ini, Bapanas dapat menugaskan Perum Bulog untuk distribusi bantuan bencana alam," jelasnya.
Anggaran untuk Program Bantuan Pangan
Selain anggaran khusus untuk bencana alam, pemerintah juga telah mengalokasikan dana sebesar Rp 17,5 triliun untuk program bantuan pangan beras tahap kedua yang akan berlangsung pada Juli, Agustus, dan September 2026. Program ini dapat dilaksanakan secara bersamaan untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak bencana.
Saat ini, pemerintah terus berupaya membantu masyarakat yang terkena dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Total alokasi beras yang disalurkan mencapai 6,8 ribu ton, yang berasal dari kombinasi alokasi program bencana dan bantuan pangan beras reguler. Anggaran untuk kedua program tersebut diperkirakan hampir mencapai Rp 100 miliar.
"Jadi, sudah ada anggarannya di 2026," tambahnya.
Bantuan untuk bencana alam di NTT ini ditujukan bagi lima kabupaten, yaitu Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sika, dan Nagekeo, dengan total beras sebanyak 6,8 ribu ton. "Kalau dikalikan Rp 14.000 per kilogram, ketemu sekitar Rp 95,2 miliar," pungkas Sarwo.
