Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi berita yang menyebutkan bahwa pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad, yang akrab disapa Haji Isam, ditunjuk sebagai koordinator dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. "Tidak ada, tidak benar itu," ungkap Prasetyo saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu, 23 Agustus.
Pernyataan ini disampaikan setelah beredar informasi di media sosial yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Haji Isam untuk memimpin operasi penanganan karhutla di Kalimantan. Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah memang meminta berbagai pihak untuk berkontribusi dalam penanganan kebakaran yang terjadi di beberapa daerah, termasuk Sumatera dan Kalimantan. Namun, hal tersebut tidak berarti Haji Isam ditunjuk sebagai koordinator.
Klarifikasi Keterlibatan Haji Isam
Menurut Prasetyo, keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam penanganan karhutla tidak berarti mereka memiliki posisi sebagai koordinator. "Bahwa semua pihak diminta ikut membantu, iya, tetapi kalau menjadi koordinator itu tidak, karena kewenangannya bukan di situ," tegasnya.
Lebih lanjut, Mensesneg menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menunjuk sejumlah pejabat setingkat menteri untuk menangani karhutla di daerah-daerah yang menjadi prioritas. Pembagian tugas ini bertujuan untuk mempercepat pengendalian dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di berbagai lokasi.
Operasi Penanganan Karhutla yang Ditingkatkan
Saat ini, pemerintah tengah meningkatkan operasi penanganan karhutla di Sumatera dan Kalimantan dengan mengerahkan 12.880 personel yang terlibat dalam pemadaman, operasi modifikasi cuaca, serta pemantauan kualitas udara. Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada enam provinsi yang menjadi wilayah prioritas rawan karhutla, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Pada tanggal 22 Agustus, Presiden Prabowo memimpin rapat penanganan karhutla di Kalimantan dan melakukan koordinasi dengan sejumlah menteri di Kalimantan Tengah. Dalam rapat tersebut, pemerintah memutuskan untuk menambah sejumlah peralatan dan fasilitas untuk mendukung operasi pemadaman, termasuk empat helikopter water bombing, 100 unit pompa air, 2.000 unit alat pelindung diri, serta peralatan lainnya.
Pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan upaya pengendalian karhutla serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.
