Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan keyakinannya bahwa target pengurangan biaya logistik nasional sebesar 8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dapat tercapai. Hal ini akan dilakukan melalui koordinasi antar sektor dalam pelaksanaan rencana aksi yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2026 mengenai Penguatan Logistik Nasional.
Dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (17/10), Airlangga menyatakan, “Melalui sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan rencana aksi pada Perpres ini, kami optimis biaya logistik dapat ditekan sampai 8%.” Dia menjelaskan bahwa pada tahun 2022, biaya logistik nasional tercatat sekitar 14,29 persen dari PDB, dengan pemerintah menargetkan penurunan bertahap dari 12,5 persen hingga mencapai 8 persen dalam beberapa tahun ke depan.
Strategi Penguatan Logistik Nasional
Perpres tersebut diundangkan pada 16 Juli 2026 dan dirancang sebagai instrumen kebijakan strategis untuk mengurangi biaya logistik nasional dengan tiga strategi utama. Strategi pertama mencakup penguatan infrastruktur konektivitas, layanan backbone, dan sarana pendukung logistik. Strategi kedua adalah penguatan integrasi dan digitalisasi logistik, sedangkan strategi ketiga fokus pada peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) dan penyedia jasa logistik.
Airlangga menambahkan bahwa penugasan untuk koordinasi ini berasal dari Presiden Prabowo Subianto. “Arahan Presiden sangat jelas, bahwa penguatan ekosistem logistik nasional menjadi kunci untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi,” ujarnya. Presiden telah menugaskan Airlangga melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian untuk mengoordinasikan percepatan transformasi logistik nasional berdasarkan Perpres tersebut.
Implementasi dan Dampak Nyata
Pemerintah berkomitmen untuk tidak hanya berhenti pada regulasi, tetapi juga mempercepat langkah operasional agar implementasi Perpres dapat memberikan dampak yang nyata bagi efisiensi logistik nasional. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat platform National Logistics Ecosystem (NLE) melalui digitalisasi secara menyeluruh. Sebelumnya, NLE lebih difokuskan pada layanan perizinan Business to Government (B2G) dan Government to Government (G2G).
Airlangga menyatakan bahwa NLE telah berhasil mengurangi biaya logistik hingga 17 persen dan memangkas waktu layanan hingga 73 persen. Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan pelabuhan darat (dry port), termasuk di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), untuk mengurangi beban truk di jalan raya dan mendekatkan layanan kepabeanan ke kawasan industri.
Integrasi layanan angkutan jalan, kereta api, dan transportasi laut (multimodal transport) menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan mengurangi ketergantungan berlebihan pada angkutan jalan. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) untuk memperbarui armada truk yang sudah tua, dengan sektor transportasi dan penyimpanan dapat mengakses program tersebut melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2026.
Pelaku usaha angkutan truk akan mendapatkan dukungan pembiayaan yang terjangkau untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan. Dalam hal SDM, pemerintah berupaya memperkuat kapasitas dan daya saing tenaga logistik melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan kapasitas penyedia jasa logistik. Langkah ini bertujuan agar transformasi sistem logistik didukung oleh tenaga kerja yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan teknologi digital.
Airlangga menekankan bahwa sistem logistik yang efisien dan terintegrasi akan berpengaruh positif terhadap daya saing produk ekspor serta harga barang di pasar domestik. “Dengan sistem logistik yang lebih efisien dan terintegrasi, produk ekspor kita akan semakin berdaya saing, dan produk di pasar domestik akan semakin terjangkau bagi masyarakat,” tutupnya.
