Seorang peneliti senior dari Citra Institute, Efriza, mengungkapkan bahwa hasil survei yang menunjukkan penolakan masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) harus menjadi perhatian serius bagi Presiden Prabowo Subianto. Dalam survei yang dilakukan oleh Celios dan Kabinet Bayangan, terungkap bahwa 76 persen responden dari masyarakat umum setuju agar program MBG dihentikan, sedangkan 66 persen responden menolak program KDMP.
Pertanyaan Mengenai Keberhasilan Program
Angka-angka tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah kedua program prioritas yang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran mengalami kegagalan atau menghadapi masalah dalam pelaksanaan dan penentuan sasaran. Efriza menilai hasil survei ini mencerminkan kritik yang serius terhadap cara pemerintah mengimplementasikan program-program tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa angka tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa semua tujuan dari kedua program telah gagal.
“Program prioritas tidak boleh dipertahankan begitu saja tanpa evaluasi. Pemerintah harus memastikan program tersebut benar-benar efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Efriza. Menurutnya, program MBG perlu dievaluasi dari berbagai aspek, termasuk kualitas makanan, ketepatan sasaran penerima, keamanan pangan, serta pengelolaan anggaran.
Pentingnya Evaluasi Program
Pemerintah juga perlu menilai dampak dari program-program tersebut terhadap pemenuhan gizi anak, agar pelaksanaannya tidak hanya berfokus pada distribusi makanan. Di sisi lain, KDMP perlu dievaluasi dari segi kesiapan kelembagaan, kelayakan usaha, transparansi pengelolaan, serta manfaat ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa.
Efriza menekankan bahwa pemerintah harus bersedia memperbaiki metode pelaksanaan jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kelemahan. “Kalau memang belum efektif, programnya harus diperbaiki atau diubah metodenya. Jangan sampai program unggulan Presiden justru terabaikan dari evaluasi yang seharusnya dilakukan secara berkala,” tambahnya.
Dia juga menegaskan bahwa keberhasilan program prioritas tidak hanya dapat diukur dari besarnya anggaran atau luasnya pelaksanaan. Menurut Efriza, ukuran yang paling penting adalah sejauh mana program tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang nyata.
