Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan bahwa jumlah Rukun Warga (RW) kumuh di wilayahnya telah mengalami penurunan yang signifikan, yaitu sebesar 52,58 persen dalam delapan tahun terakhir. Dari data yang tercatat, jumlah RW kumuh berkurang dari 445 pada tahun 2017 menjadi 211 pada tahun 2026.
Pramono menjelaskan bahwa angka ini diperoleh dari hasil pendataan terbaru yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), yang telah difinalisasi pada tahun 2026. "Ada penurunan RW Kumuh dari 445 di tahun 2017 menjadi 211 di tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58 persen," ungkap Pramono usai audiensi dengan BPS di Balai Kota DKI Jakarta.
Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa pencapaian ini tidak sepenuhnya dapat diklaim sebagai hasil kerja pemerintahannya. Ia menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk dan berbagai persoalan yang kompleks di lapangan tetap menjadi tantangan dalam penanganan kawasan kumuh. "Tetapi kalau melihat perkembangan jumlah penduduk bertambah, kemudian persoalan-persoalan lapangannya juga semakin kompleks, ada penurunan hampir 52 persen lebih, menurut saya sudah hal yang luar biasa dan saya mensyukuri itu," jelasnya.
Secara keseluruhan, Pramono menyampaikan bahwa jumlah RW di DKI Jakarta kini tercatat sebanyak 2.749 RW. Data ini akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan penanganan kawasan kumuh di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya pendalaman data untuk memastikan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pendataan RW kumuh dilakukan dengan metode kombinasi antara survei lapangan dan pemanfaatan teknologi citra satelit. "Dari hasil pendataan terakhir yang dilakukan tahun 2025 dan kemudian finalisasi angka di tahun 2026, maka yang teridentifikasi sebagai RW Kumuh adalah 211 RW Kumuh," tuturnya. Amalia menambahkan bahwa penggunaan metodologi berbasis big data melalui citra satelit membuat hasil pendataan lebih akurat dibandingkan metode sebelumnya.
Dengan demikian, hasil pendataan RW kumuh yang disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta akan lebih dapat diandalkan karena memanfaatkan teknologi terkini.
