Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dinilai perlu melakukan perubahan dalam pendekatan komunikasi publik. Konsultan Komunikasi Senior dari REQComm Strategic Consultant, Retno Kusumastuti, mengungkapkan bahwa posisi strategis di Bakom seharusnya diisi oleh praktisi public relations (PR) yang profesional. Menurut Retno, tantangan komunikasi pemerintah saat ini tidak hanya sebatas menyebarkan informasi mengenai kebijakan.
“Komunikasi publik bukan hanya memastikan informasi sampai kepada masyarakat, tetapi bagaimana pesan itu dipahami, dipercaya, dan diterima tanpa menimbulkan resistensi,” jelas Retno di Jakarta, pada Minggu (4/10). Ia menekankan bahwa pola komunikasi yang terlalu birokratis membuat pemerintah cenderung berfokus pada output administratif, seperti mengukur keberhasilan dari jumlah siaran pers, konferensi pers, atau materi sosialisasi yang dihasilkan.
Pentingnya Orientasi pada Persepsi Publik
Retno menegaskan bahwa komunikasi pemerintah seharusnya lebih berorientasi pada perubahan persepsi dan peningkatan kepercayaan masyarakat. “Praktisi PR terbiasa melihat outcome. Apakah publik memahami kebijakan, apakah trust terjaga, dan apa risiko reputasinya,” tambahnya. Ia juga menyoroti bahwa pola komunikasi yang sering kali bersifat reaktif ketika menghadapi isu publik dapat menjadi masalah.
Menurut Retno, pemerintah sering kali baru mengambil tindakan setelah kritik atau isu kebijakan menjadi viral di media sosial. “Jangan menunggu isu viral baru komunikasi dilakukan. Pemerintah harus memiliki agenda setting dan grand narrative yang konsisten,” tegasnya. Ia memberikan contoh beberapa agenda besar pemerintah, seperti hilirisasi, ketahanan pangan, dan efisiensi anggaran, yang memerlukan strategi komunikasi yang efektif untuk menerjemahkan kebijakan teknis ke dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.
Peran Empati dalam Komunikasi
Retno menekankan bahwa aspek empati juga sangat penting dalam komunikasi pemerintah. Pesan yang disampaikan dengan cara defensif atau terkesan menggurui dapat memperburuk jarak antara pemerintah dan masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa kecerdasan buatan (AI) tidak dapat menggantikan pertimbangan manusia dalam menentukan konteks dan pendekatan komunikasi.
“AI adalah akselerator, bukan perencana. Kalau angle awalnya salah, AI hanya akan mempercepat penyebaran pesan yang salah,” ujarnya. Retno menilai bahwa keputusan strategis dalam komunikasi publik tetap memerlukan pertimbangan etika, empati, dan pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat. Ia mendorong transformasi Bakom menjadi pusat komunikasi yang lebih fokus pada kebutuhan warga, termasuk penerapan SOP komunikasi krisis yang terintegrasi dengan humas kementerian dan pemerintah daerah.
“Penempatan praktisi kehumasan profesional di pucuk pimpinan Bakom bukan lagi sekadar pilihan. Ini kebutuhan untuk memperkuat kepercayaan publik,” pungkas Retno.
