JAKARTA - Kurniasih Mufidayati, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, mengungkapkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seharusnya tidak hanya terfokus pada pemadaman api. Ia menekankan bahwa penting untuk mempertimbangkan nasib peserta didik agar tetap mendapatkan layanan pendidikan yang aman dan berkualitas. "Melindungi anak dari karhutla berarti menjaga kesehatan mereka hari ini sekaligus menjaga kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas," ujarnya kepada media pada Kamis (15/10).
Berdasarkan laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 12 Oktober 2026, luas area yang terkena dampak karhutla mencapai 639,23 hektare. Penanganan karhutla tersebut terjadi di enam provinsi prioritas, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Kebakaran terluas dilaporkan terjadi di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, dengan luas sekitar 513,89 hektare.
Pendidikan Terancam oleh Kabut Asap
Kurniasih menyatakan bahwa situasi karhutla harus menjadi perhatian serius dalam konteks pendidikan. Kabut asap tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan anak-anak, tetapi juga dapat mengganggu proses belajar mengajar. "Jangan biarkan kabut asap hari ini menutupi masa depan pendidikan anak-anak kita," tegasnya.
Ia juga menyambut baik terbitnya Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 20 Tahun 2026 yang mengatur penyelenggaraan layanan pendidikan di daerah yang terdampak asap kebakaran hutan. Pedoman tersebut mengatur penyesuaian kegiatan pembelajaran berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dan menempatkan keselamatan warga sekolah sebagai prioritas. Ketika ISPU berada pada kategori Tidak Sehat (101–200), pembelajaran tatap muka dilakukan secara terbatas dengan perlindungan tambahan. Sementara untuk kelompok rentan seperti peserta didik PAUD, siswa SD kelas I–III, siswa sekolah luar biasa (SLB), dan anak dengan penyakit penyerta diarahkan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Jika ISPU mencapai kategori Sangat Tidak Sehat (201–300) atau Berbahaya (di atas 300), pembelajaran tatap muka dihentikan sementara.
Dampak Karhutla Terhadap Pendidikan
Dampak dari karhutla terhadap pendidikan sangat signifikan, terlihat dari data Kemendikdasmen per 1 September 2026. Tercatat sebanyak 12.874 satuan pendidikan dengan sekitar 1,43 juta peserta didik di enam provinsi melaksanakan pembelajaran dari rumah melalui moda pengganti.
Kurniasih menambahkan bahwa masalah pendidikan akibat karhutla tidak hanya berkisar pada keputusan untuk membuka atau menutup sekolah. "Yang harus dipastikan adalah jangan sampai bencana ekologis berubah menjadi ketimpangan pendidikan. Anak-anak yang tidak memiliki akses internet, ponsel pintar, atau fasilitas belajar yang memadai tetap harus mendapatkan layanan pembelajaran," jelasnya.
Ia mendorong Kemendikdasmen bersama dinas pendidikan dan satuan pendidikan untuk memastikan adanya alternatif pembelajaran yang tidak hanya bergantung pada jaringan internet. Sekolah diharapkan dapat menyiapkan modul cetak, lembar kegiatan belajar, serta pendampingan guru dengan mekanisme yang aman sesuai dengan kondisi wilayah yang terdampak. Pemantauan terhadap peserta didik juga perlu dilakukan secara berkala, terutama bagi anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan, memiliki kebutuhan khusus, atau tinggal di keluarga dengan keterbatasan fasilitas belajar.
Guru dan wali kelas diharapkan dapat memastikan setiap peserta didik tetap terjangkau layanan pendidikan selama masa darurat, tanpa membebani mereka dengan tugas yang berlebihan. "Ketika kondisi udara membaik dan anak-anak kembali ke sekolah, tugas kita bukan sekadar mengembalikan mereka ke ruang kelas. Kita juga harus memastikan tidak ada peserta didik yang tertinggal akibat keterbatasan belajar selama masa karhutla," tutup Kurniasih.
