Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2026 mencapai 5,6 persen. Capaian ini dianggap melampaui harapan banyak pihak.
Pernyataan tersebut disampaikan Said sebagai tanggapan terhadap isu yang beredar mengenai penurunan saldo APBN, defisit yang diperkirakan akan melebihi tiga persen di akhir tahun 2026, serta kekhawatiran akan kemungkinan jebolnya APBN 2026. Isu ini semakin banyak dibahas seiring dengan kondisi ekonomi makro yang dinilai kurang baik dan depresiasi nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Respons Terhadap Kritik
Said menyatakan bahwa kritik yang muncul seharusnya diapresiasi dan ditanggapi dengan bijak. Ia menekankan pentingnya menjadikan masukan dari para pengamat dan akademisi sebagai peringatan untuk tetap waspada. "Saya menganggapnya sebagai rasa sayang dan peduli. Kami khawatir kalau sudah apatis, sehingga ada keengganan untuk berbicara, justru inilah yang tidak kami inginkan," ujarnya dalam keterangan resmi.
Menurut Said, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I-2026 dipengaruhi oleh faktor musiman, seperti bulan Ramadhan dan Lebaran, yang meningkatkan permintaan rumah tangga. Faktor-faktor ini berkontribusi pada penggerakan sektor industri, perdagangan, transportasi, hotel, dan restoran. Selain itu, belanja pemerintah pada kuartal I-2026 juga meningkat sebesar 21,81 persen secara tahunan, yang memberikan kontribusi sebesar 1,26 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kinerja APBN dan Tantangan yang Dihadapi
Said menjelaskan bahwa belanja pemerintah yang biasanya mulai berjalan cepat di kuartal II, kali ini dapat dilakukan lebih awal. Ia mengapresiasi strategi tersebut. Sejumlah indikator ekonomi menunjukkan ketahanan yang baik, seperti neraca perdagangan yang terus positif dengan surplus sebesar 5,5 miliar dolar AS, serta pertumbuhan kredit di sektor perbankan yang masih positif.
Kinerja APBN pada kuartal I-2026 juga menunjukkan hasil yang solid, dengan pendapatan negara mencapai Rp 574,9 triliun, tumbuh 10,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan pajak berkontribusi sebesar Rp 394,8 triliun atau tumbuh 20,7 persen. Said menjelaskan bahwa terdapat selisih antara kurang bayar dan lebih bayar, di mana pemerintah mendapatkan surplus kurang bayar sebesar Rp 13,38 triliun, sehingga masih ada tabungan pajak yang tersedia.
Saat ini, Said mencatat tantangan yang dihadapi pemerintah terletak pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), akibat penurunan lifting minyak dan gas serta rendahnya harga ICP. Namun, ia optimis bahwa kondisi ini akan membaik pada kuartal II-2026 karena harga minyak telah meningkat dan operasi migas di hulu mulai pulih. PNBP nonmigas juga menunjukkan pertumbuhan positif secara keseluruhan.
Ia menambahkan bahwa pertumbuhan positif penerimaan pajak dapat mendukung kebutuhan percepatan belanja program dan modal, dengan realisasi belanja negara mencapai Rp 815 triliun, tumbuh 31,4 persen dibandingkan tahun lalu.
Said juga menyoroti bahwa porsi terbesar dari belanja negara berasal dari belanja pusat yang dialokasikan untuk berbagai program prioritas nasional. Namun, ia menekankan perlunya perbaikan dalam tata kelola pelaksanaan program-program tersebut.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa meskipun strategi percepatan belanja berisiko terhadap pelebaran defisit APBN, yang diperkirakan mencapai Rp 240,1 triliun atau setara 0,93 persen dari produk domestik bruto (PDB), angka tersebut masih dalam batas yang terkendali. Pemerintah memproyeksikan defisit APBN 2026 sebesar Rp 689,1 triliun, yang setara dengan 2,68 persen dari PDB.
Said juga menjelaskan mengenai saldo APBN 2026 yang tersisa sebesar Rp 120 triliun, yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025 sebesar Rp 420 triliun. Ia menekankan bahwa SAL tersebut masih utuh, meskipun Rp 300 triliun ditempatkan di Bank Indonesia untuk bank himbara. Menurutnya, SAL hanya dapat digunakan untuk belanja setelah mendapatkan persetujuan dari DPR.
Strategi Menghadapi Tantangan Ekonomi
Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan hasil yang menggembirakan pada kuartal I-2026, Said mengaku skeptis tentang kemampuan untuk mempertahankan angka positif tersebut di kuartal berikutnya. Ia menjelaskan bahwa kuartal II-2026 akan menghadapi tantangan ekonomi yang lebih berat, seperti kenaikan harga komoditas dan tidak adanya low base factor.
Ia setuju dengan langkah yang diambil oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI untuk mengaktifkan mode aman dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, termasuk refocusing anggaran dan pembatasan transaksi dolar. Menurutnya, kebijakan ini diharapkan dapat meredam kebutuhan pembiayaan yang tinggi pada tahun 2026.
Said menekankan pentingnya mengubah tantangan menjadi peluang, dengan arah kebijakan anggaran yang lebih aman. Hingga saat ini, struktur PDB Indonesia masih didominasi oleh sektor-sektor seperti manufaktur, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan, yang menyumbang 63,52 persen terhadap PDB nasional.
Ia berpendapat bahwa pertumbuhan di sebagian besar sektor tersebut, kecuali perdagangan, masih berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kebijakan fiskal perlu diarahkan untuk memberikan insentif dan memperbaiki ekosistem usaha agar investasi di sektor-sektor tersebut dapat tumbuh lebih ekspansif.
Said menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat hanya bergantung pada belanja pemerintah, yang kontribusinya terhadap PDB hanya sekitar 6,72 persen. Ia menambahkan bahwa jika sektor-sektor seperti industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan dapat tumbuh lebih kuat, maka kebutuhan tenaga kerja formal juga akan meningkat, yang pada gilirannya dapat membantu pemulihan kelas menengah.
Dengan semakin banyak masyarakat yang bekerja di sektor formal, beban APBN untuk perlindungan sosial akan berkurang, sehingga anggaran negara dapat lebih difokuskan pada sektor-sektor produktif dan mendukung transformasi ekonomi di masa depan.
Untuk mencapai hal tersebut, Said mendorong pemerintah untuk menghadirkan program quick win yang terukur guna membangkitkan sektor-sektor strategis. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam jangka pendek, sambil tetap sejalan dengan target pembangunan jangka panjang.
Tanpa dukungan konkret untuk sektor-sektor tersebut, Indonesia akan menghadapi kesulitan dalam memperoleh sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja formal, terutama di tengah ketidakpastian tekanan eksternal global.
