Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan kunci sukses di balik penyelesaian dua proyek yang sempat terhenti selama bertahun-tahun, yaitu proyek monorel di Jalan HR Rasuna Said dan penataan lahan Sumber Waras. Dalam penjelasannya, Pramono menyatakan bahwa penertiban proyek monorel tersebut telah terhenti lebih dari dua dekade dan dimulai dengan konsultasi bersama Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk memastikan setiap langkah yang diambil memiliki kepastian hukum.
"Ketika saya berkonsultasi awal-awal dengan beliau, semua orang tidak pernah membayangkan bahwa proyek ini bisa terselesaikan," ungkap Pramono di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (29/6).
Penyelesaian Proyek Monorel
Pramono menekankan bahwa keberanian dalam mengambil keputusan dan menghadapi risiko menjadi faktor penting dalam penataan tiang monorel yang terhenti di sepanjang 3,8 kilometer koridor Jalan HR Rasuna Said. Ia juga mengungkapkan bahwa pembiayaan untuk pembongkaran tiang monorel menjadi pengalaman baru bagi pemerintah provinsi.
"Kita kan tidak pernah punya pengalaman motong monorel begitu. Tapi Alhamdulillah singkat cerita sekarang biayanya hanya Rp 91 miliar dan selesai dengan baik. Dan sekarang menjadi salah satu role model di Jakarta," tambahnya.
Penyelesaian Lahan Sumber Waras
Selain proyek monorel, Pramono juga membahas penyelesaian masalah lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang selama bertahun-tahun terjebak dalam persoalan hukum. Proses penyelesaian ini dilakukan melalui koordinasi dan konsultasi dengan berbagai aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Dan untuk selesai itu tidak hanya selesai di KPK, di Kejaksaan, tapi juga harus selesai di BPK. Tapi alhamdulillah sekarang semuanya sudah selesai. Dan sekarang Sumber Waras sudah kami ratakan, sebentar lagi kita akan mulai pembangunan untuk Rumah Sakit Internasional Sumber Waras," kata Pramono.
Pramono menekankan bahwa kedua proyek tersebut menjadi contoh nyata bagi para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengenai pentingnya keberanian dalam mengambil keputusan yang diimbangi dengan pengelolaan risiko yang tepat. Ia menegaskan bahwa risiko dalam pengambilan kebijakan dapat dikelola dengan baik selama tidak ada kepentingan pribadi yang terlibat.
"Risikonya bukan enggak tinggi, risikonya tinggi sekali. Tetapi Saudara-saudara harus smart, cerdas untuk mengelola risiko itu selama tidak ada beban pribadi. Belum-belum saudara-saudara sudah punya beban pribadi, begitu punya beban pribadi saudara pasti tidak akan bisa mengelola itu dengan baik," tutup Pramono.
