Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membantah anggapan bahwa pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang menyebutkan kemungkinan adanya "percepatan" atau "patahan sejarah" dalam politik, mencerminkan pandangan Presiden Joko Widodo. Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus, menegaskan bahwa arahan dari Jokowi tetap sama, yaitu untuk mengawal pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode.
Bestari mengungkapkan bahwa baru-baru ini ia berkomunikasi langsung dengan Jokowi, dan dari pembicaraan tersebut tidak terdapat perubahan dalam dukungan politik PSI terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. "Ya, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa itu tidak mewakili sama sekali dari apa yang menjadi keinginan Pak Jokowi ke depan," ujarnya.
Pernyataan Budi Arie Dinilai Tidak Relevan
Menurut Bestari, pernyataan yang berbeda dari arahan Jokowi tidak seharusnya dihubungkan dengan Presiden. Ia menyatakan bahwa pandangan yang muncul bisa jadi merupakan pendapat pribadi dari individu yang menyampaikannya. "Jadi bila mana ada hal yang seperti itu berseberangan dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi kepada kami, kami menganggap bahwa itu ya bisa saja itu kesalahan omong atau ngomong tidak pada tempatnya," tegasnya.
Ia kembali menekankan bahwa posisi PSI, berdasarkan arahan yang diterimanya, adalah untuk mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran. "Sehingga itu menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, di mana Pak Jokowi perintahkan kita untuk kawal Prabowo-Gibran dua periode," tambah Bestari.
Menyoroti Penyebaran Pernyataan yang Viral
Bestari juga menyoroti potongan pernyataan yang beredar luas di media sosial. Ia mempertanyakan penyebaran ucapan yang dianggap tidak mencerminkan arahan Jokowi kepada PSI. "Tapi ada yang nyeletuk-nyeletuk dengan sengaja kemudian menyebarluaskan potongan omongan itu kepada publik, yang berbeda dengan apa yang diinginkan dan diarahkan Pak Jokowi kepada kami," jelasnya.
Karena itu, Bestari menyebut pernyataan tersebut sebagai "omongan liar". Ia juga menilai bahwa pihak yang menyampaikan pernyataan politik itu harus bertanggung jawab atas ucapannya. Ia menekankan pentingnya untuk tidak melibatkan nama Jokowi dalam konteks tersebut. "Biasa lah itu karena kan ada hal-hal yang menjadi catatan di belakang hari ya, jauh lebih gentleman kalau itu disampaikan secara sendiri tanpa melibatkan wajah Pak Jokowi di situ," ungkapnya.
Bestari menambahkan bahwa menyampaikan pandangan politik tanpa menyeret nama Jokowi akan lebih elegan. Ia meminta pihak yang mengeluarkan pernyataan tersebut untuk bertanggung jawab atas konsekuensi dari ucapannya. "Kan itu lebih elegan dan dia harus bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkannya sendiri ke hadapan publik," tuturnya. Dengan demikian, PSI menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada perubahan arah dukungan yang mereka klaim berasal dari Jokowi, dan partai tersebut tetap berkomitmen untuk mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga dua periode.
