Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan tegas menolak kehadiran Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, untuk bergabung sebagai kader. Dedek Prayudi, Ketua DPP PSI, menyatakan bahwa keputusan ini didasarkan pada pertimbangan rekam jejak serta kesesuaian visi politik. Ia menegaskan bahwa menjadi anggota partai bukan hanya sekadar masalah administratif, melainkan harus ada kesamaan pandangan dan rekam jejak yang sejalan dengan prinsip perjuangan PSI. “Berdasarkan pertimbangan tersebut, Budi Arie tidak sesuai dengan PSI,” ungkap Dedek.
Pernyataan Kontroversial Menjadi Sorotan
Salah satu faktor yang menjadi perhatian PSI adalah pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan adanya dinamika politik dan pergantian pemerintahan sebelum tahun 2029. PSI berpendapat bahwa pemerintahan yang terpilih melalui proses demokratis seharusnya diberi kesempatan untuk menjalankan mandatnya hingga masa jabatan berakhir sesuai dengan ketentuan konstitusi. Perbedaan pandangan ini membuat PSI menilai bahwa Budi Arie tidak tepat untuk bergabung dengan partai berlambang mawar tersebut.
Dedek menambahkan bahwa penolakan terhadap Budi Arie bukan hanya keputusan dari pengurus pusat, tetapi juga telah melibatkan pandangan dari struktur partai di berbagai daerah hingga tingkat cabang. Ia menyatakan bahwa jajaran yang dimintai pendapat memiliki pandangan serupa mengenai kemungkinan Budi Arie menjadi kader PSI.
Bestari Sebut Budi Arie Sebagai 'Gelandangan Politik'
Sikap yang lebih tegas disampaikan oleh Ketua DPP PSI, Bestari Barus, yang bahkan menyebut Budi Arie sebagai “gelandangan politik”. Bestari menegaskan bahwa sejumlah pernyataan kontroversial yang diungkapkan oleh Budi Arie tidak ada kaitannya dengan PSI, mengingat ia bukan anggota atau pengurus partai. “Budi Arie bukan pengurus PSI, bukan anggota PSI, dan bukan siapa-siapa bagi PSI,” tegas Bestari.
“Ini kan seperti perbuatan gelandangan politik jadinya gitu loh. Mau ke sana nggak, ke sini nggak, tapi lebih banyak mengeluh saja. Kemudian menyatakan bahwa kondisi bisa terjadi percepatan suksesi segala macam,” tambahnya. Pernyataan ini muncul setelah Budi Arie mengungkapkan tentang “patahan sejarah” dan insting politik yang dapat terjadi “lebih cepat dari 2029”, yang memicu spekulasi di kalangan publik mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum Pemilu 2029.
Menanggapi polemik yang muncul, Budi Arie kemudian meminta maaf. Ia menegaskan bahwa analisis yang disampaikannya dalam sebuah pertemuan di Jakarta adalah pandangan pribadi. Budi Arie juga membantah bahwa pernyataannya berkaitan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. “Pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan kait... dan mengkaitnya, dengan Bapak Joko Widodo,” jelas Budi Arie.
Ia mengakui bahwa pernyataannya telah memunculkan berbagai spekulasi dan penafsiran di masyarakat. “Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut,” ujarnya. Budi Arie menegaskan bahwa pernyataan tersebut adalah pandangan pribadinya dan ia siap bertanggung jawab atas konsekuensi yang muncul. Ia menutup permintaan maafnya dengan mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan. “Jaga terus persatuan Indonesia,” imbuhnya.
Sikap PSI menunjukkan adanya jarak politik yang semakin jelas dengan Budi Arie. Polemik mengenai wacana perubahan pemerintahan sebelum masa jabatan berakhir menjadi isu sensitif di tengah dinamika politik menjelang Pemilu 2029.
