Pengamat politik Rocky Gerung menyampaikan kritik pedas kepada kelompok yang ia sebut sebagai “bocil-bocil” di dalam Kabinet Bayangan. Ia menyoroti pandangan negatif terhadap gagasan koperasi dan mengingatkan pentingnya memahami sejarah sebelum menentukan posisi dalam politik dan ekonomi. Pernyataan ini diungkapkan Rocky saat Discourse Forum yang diselenggarakan oleh Reform Syndicate di Lume Coffee, Jakarta, pada Rabu (26/8/2026).
Rocky menegaskan bahwa pandangan yang menyatakan koperasi harus selalu berasal dari kelompok masyarakat kecil atau dibangun dari bawah adalah keliru. Ia mengacu pada Robert Owen, yang dikenal sebagai salah satu pelopor gerakan koperasi global, sebagai contoh. Menurut Rocky, Owen berasal dari kalangan pemilik modal dan merupakan seorang pengusaha industri di Inggris. "Robert Owen itu bukan guru. Dia itu pemilik kapital di Manchester. Dia orang paling kaya di Inggris. Yang bikin koperasi itu orang paling kaya di Inggris," jelas Rocky.
Koperasi dan Sejarahnya
Rocky menjelaskan bahwa Owen adalah pemilik pabrik yang memilih untuk meninggalkan pola kapitalisme yang dianggapnya eksploitatif. Dari pengalaman tersebut, Owen mengembangkan ide tentang kehidupan pekerja yang lebih adil dan model ekonomi yang memungkinkan masyarakat untuk membangun kemandirian. Rocky menekankan bahwa pemahaman ini penting karena sejarah koperasi tidak sesederhana anggapan bahwa gerakan tersebut selalu muncul dari lapisan masyarakat paling bawah. "Dia itu bocil-bocil mengkritik koperasi, dia enggak ngerti bahkan sejarah. Robert Owen itu pemilik pabrik, pemilik industri, kapital dunia. Tapi dia mengambil risiko untuk menghilangkan sifat rakusnya. Lalu dia bikin koperasi," ujarnya.
Gagasan Sosialisme dan Kebijakan Ekonomi
Rocky mengaitkan gagasan koperasi dengan prinsip kesetaraan dan perlindungan terhadap pekerja. Ia menekankan bahwa Owen tidak hanya berbicara tentang model usaha, tetapi juga mendorong perubahan kebijakan untuk membatasi eksploitasi buruh. Menurut Rocky, upaya tersebut berkontribusi terhadap lahirnya regulasi ketenagakerjaan di Inggris. Kesadaran untuk membatasi eksploitasi dan menciptakan relasi ekonomi yang lebih setara, bagi Rocky, merupakan bagian dari gagasan sosialisme. Ia pun meminta pihak yang mengkritik koperasi untuk menjelaskan alternatif ekonomi yang mereka tawarkan.
Rocky kemudian mengarahkan kritiknya kepada kelompok yang mengatasnamakan Kabinet Bayangan. Ia berpendapat bahwa sebuah kabinet alternatif tidak hanya berfungsi sebagai pengkritik kebijakan pemerintah, tetapi juga harus memiliki gagasan yang jelas dan mampu menawarkan kebijakan yang berbeda jika suatu saat dipercaya untuk menggantikan pemerintahan. Rocky menyoroti sikap yang dianggapnya bertentangan dengan sejumlah agenda ekonomi Presiden Prabowo Subianto, termasuk koperasi dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Kalau kabinet bayangan anti koperasi, anti Prabowonomics, anti sosialisme Prabowo, maka kabinet bayangan sebenarnya bilang, kami pro kapitalis. Kami pro oligarki," tegasnya.
Rocky menambahkan bahwa kritik terhadap koperasi maupun MBG seharusnya disertai dengan argumentasi mengenai model ekonomi alternatif yang akan digunakan. "Coba tanya kepada Menteri Perekonomian Kabinet Bayangan, lu anti koperasi, lu anti MBG, berarti lu pro kapitalis, lu pro individualis," ujarnya.
Kabinet Bayangan sendiri merupakan kelompok yang dibentuk oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk mengawasi jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kelompok ini juga bertugas menyusun alternatif kebijakan berdasarkan riset. Pembentukan Kabinet Bayangan diinisiasi oleh pakar hukum tata negara Feri Amsari dan Ahmad Jilul Qur'ani Farid dari Masyarakat Transparansi Indonesia. Pada 17 Juli 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Keadilan Internasional, panitia seleksi mengumumkan 15 tokoh yang terpilih untuk mengisi struktur Kabinet Bayangan.
Feri Amsari ditunjuk sebagai Menteri Sekretaris Negara, sementara Ahmad Jilul Qur'ani Farid menjadi Sekretaris Kabinet. Posisi Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Negara diisi oleh Armand Suparman, dan Curie Maharani dipercaya sebagai Menteri Pertahanan. Shofwan Al-Banna Choiruzzad ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri, sedangkan Yance Arizona mengisi posisi Menteri Hukum dan Kebijakan Negara. Untuk bidang ekonomi, Media Wahyudi Askar ditunjuk sebagai Menteri Perekonomian, dan Bhima Yudhistira Adhinegara sebagai Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran. Iqbal Damanik mengisi posisi Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, sementara Iman Zanatul Haeri menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Pembentukan Kabinet Bayangan ini merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi kebijakan pemerintah serta menawarkan perspektif alternatif. Dari pihak pemerintah, Qodari sebelumnya menegaskan bahwa kritik dan alternatif kebijakan tetap diterima, namun harus disampaikan dengan berbasis data, objektif, dan konstruktif.
