Belakangan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin intens melakukan kunjungan ke berbagai daerah, yang dinilai mengandung muatan politik. Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa rangkaian kunjungan tersebut berkaitan erat dengan upaya untuk memastikan masa depan politik putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden.
Rocky menyoroti beberapa kunjungan Jokowi, termasuk ke Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT), dan berpendapat bahwa aktivitas tersebut merupakan bagian dari usaha untuk mengumpulkan kekuatan massa di berbagai wilayah demi mendukung kepentingan politik Gibran. "Langkah Jokowi blusukan ke mana-mana... itu sebenarnya 100 persen untuk Gibran. Bukan 100 persen, 102 persen," ungkap Rocky dalam sebuah program di YouTube pada 5 Agustus 2026.
Isu-isu yang Menghantui Jokowi
Rocky juga menyatakan bahwa safari politik Jokowi tidak dapat dipisahkan dari posisinya setelah tidak lagi berada di pusat kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa masih ada beberapa isu dari masa lalu Jokowi yang berpotensi kembali menjadi sorotan publik, seperti masalah ijazah, keputusan-keputusan di KPU, dan polemik yang melibatkan beberapa institusi. "Bagi Pak Jokowi, dia masih banyak kasus dan tidak mungkin orang berhenti mempersoalkan itu," tambahnya.
Gibran sebagai Kunci Keamanan Politik
Menurut Rocky, meskipun Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden, posisi tersebut belum sepenuhnya memberikan jaminan keamanan politik bagi Jokowi. Ia berpendapat bahwa posisi tersebut masih bisa menjadi sasaran perdebatan, baik dari sisi konstitusi maupun opini publik. Oleh karena itu, Rocky melihat pentingnya keberlanjutan karier politik Gibran hingga mencapai posisi presiden sebagai langkah strategis bagi Jokowi. "Satu-satunya yang bisa membuat dia aman kalau Gibran jadi presiden," tegas Rocky.
Dengan alasan tersebut, Rocky berpendapat bahwa kubu Jokowi akan terus berupaya membangun konsolidasi dan mempertahankan pengaruh elektoral di berbagai daerah. Ia menilai bahwa berbagai aktivitas politik yang dilakukan saat ini dapat dipahami sebagai usaha untuk memastikan posisi dan pengaruh keluarga Jokowi tetap diperhitungkan dalam kancah politik nasional.
