Direktur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, menilai pernyataan Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo, mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum Pemilu 2029 sebagai sinyal awal dari kubu Joko Widodo. Ray berpendapat bahwa pernyataan tersebut dapat diartikan sebagai langkah awal bahwa kelompok di sekitar Jokowi mulai mempersiapkan jalur politik mandiri di luar pemerintahan Prabowo Subianto.
Ray menyebut pernyataan Budi Arie sebagai semacam soft declaration atau pradeklarasi. Ia menjelaskan bahwa pernyataan tersebut menunjukkan kemungkinan bahwa kubu Jokowi akan berpisah dari Prabowo menjelang Pemilihan Presiden 2029. "Ini semacam pradeklarasi bahwa Pak Jokowi siap berpisah dengan Pak Prabowo tahun 2029 yang akan datang," ujar Ray.
Pernyataan Budi Arie dan Spekulasi Politik
Ray menyoroti potongan video pernyataan Budi Arie yang beredar di masyarakat, yang dianggapnya menarik karena mengandung bagian yang paling substansial. Dalam video tersebut, Budi Arie mengungkapkan pandangannya tentang kemungkinan perubahan politik yang bisa terjadi lebih cepat dari jadwal Pemilu 2029. Ia bahkan mengibaratkan situasi tersebut sebagai "patahan sejarah," mirip dengan yang terjadi menjelang Pemilu 1999 setelah perubahan politik pada akhir dekade 1990-an.
Pernyataan ini kemudian memicu spekulasi mengenai potensi perubahan politik nasional sebelum tahun 2029. Meskipun Budi Arie kemudian memberikan klarifikasi bahwa pernyataannya adalah analisis pribadi dan bukan sikap politik Jokowi, Ray tetap menganggap penting untuk mempertimbangkan pernyataan tersebut dalam konteks persaingan politik menjelang 2029.
Modal Politik Kubu Jokowi dan Penurunan Kepuasan Publik
Ray berpendapat bahwa kubu Jokowi memiliki sejumlah modal politik yang membuat mereka tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintahan Prabowo-Gibran. "Karena mereka punya amunisi. Mereka menganggap ini mungkin saatnya deklarasi, meskipun masih soft deklarasi terhadap kekuasaan yang dalam hal ini Pak Prabowo," kata Ray.
Analisis Ray juga terkait dengan penurunan persepsi publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Beberapa survei terbaru menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah mengalami penurunan signifikan. Survei Tempo Data Science mencatat bahwa tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran hanya mencapai 37 persen. Survei tersebut dilakukan pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.260 responden dari 38 provinsi. Dari jumlah tersebut, 34 persen responden menyatakan puas, sementara 62 persen menyatakan tidak puas.
Penurunan ini terlihat jelas jika dibandingkan dengan survei sebelumnya. Pada Desember 2025, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran masih berada di angka 75 persen, yang kemudian turun menjadi 58 persen pada Maret 2026, dan kembali merosot menjadi 37 persen pada Agustus. Jika dilihat secara individu, tingkat kepuasan terhadap Prabowo berada di angka 40 persen, sedangkan kepuasan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat 33 persen.
Persoalan ekonomi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi publik, di mana 68 persen responden dalam survei Tempo Data Science menilai kondisi ekonomi nasional saat ini buruk atau lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Masalah harga kebutuhan pokok dan ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi keluhan utama dari responden.
Penurunan tingkat kepuasan juga terlihat dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Dalam survei yang dilakukan pada 5-19 Juli 2026 terhadap 749 responden, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 51,1 persen, sementara 46,9 persen responden menyatakan kurang puas atau tidak puas. Angka tersebut menurun signifikan dibandingkan November 2025 ketika kepuasan terhadap Prabowo masih mencapai 81,2 persen.
Bagi Ray, meskipun terdapat perbedaan dalam angka survei dari berbagai lembaga, penurunan kepuasan publik tetap menjadi faktor penting dalam memahami arah politik menjelang 2029. Jika tren ini berlanjut, Ray berpendapat bahwa kelompok politik di sekitar Jokowi akan memiliki lebih banyak ruang untuk mengambil posisi secara mandiri. Dalam konteks ini, ia melihat pernyataan Budi Arie sebagai indikasi bahwa hubungan politik antara Jokowi dan Prabowo mungkin tidak akan bertahan hingga Pemilu 2029. Namun, Budi Arie telah menegaskan bahwa pernyataannya adalah analisis pribadi dan tidak mencerminkan sikap politik Jokowi.
