Pendiri GREAT Institute sekaligus kandidat doktor ilmu pemerintahan di IPDN, Abdullah Rasyid, memberikan penilaian positif terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Syahganda Nainggolan dan Fadli Tri Hartono sebagai kepala dan wakil kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Menurut Abdullah, meskipun pemerintah bisa bekerja dengan keras, seringkali masyarakat tidak memahami arah dari kebijakan yang diambil.
Abdullah menjelaskan bahwa meskipun kebijakan telah diumumkan, anggaran telah disiapkan, dan program telah dijalankan, sering kali pertanyaan mendasar seperti mengapa kebijakan tersebut diperlukan, siapa yang akan mendapatkan manfaat, dan kapan hasilnya dapat dirasakan, masih terabaikan. "Ketika jawaban terlambat datang, dugaan dan kecemasan lebih dahulu mengisi percakapan publik," ungkapnya pada Senin (5/10/2026).
Peran Bakom dalam Komunikasi Publik
Abdullah menilai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Syahganda dan Fadli di Hambalang pada 4 Oktober 2026 memberikan arah yang penting bagi Bakom. Ia mengutip keterangan dari Sekretariat Kabinet yang menyatakan bahwa Presiden meminta agar komunikasi pemerintah dilakukan dengan bahasa yang sederhana, menjelaskan pemikiran di balik kebijakan, serta mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik dari masyarakat. Arahan tersebut, menurutnya, sepatutnya menjadi pedoman bagi Bakom dalam menjalankan tugasnya.
Masyarakat memerlukan penjelasan yang dapat membantu mereka memahami keputusan pemerintah, sementara Presiden juga memerlukan gambaran yang jujur tentang keadaan masyarakat. Bakom memiliki posisi strategis untuk menjembatani dua kebutuhan tersebut: menyampaikan kebijakan kepada masyarakat dan mengantarkan pengalaman masyarakat ke meja pengambil keputusan. "Pelantikan Syahganda pada 2 Oktober 2026 membuka kesempatan untuk memperbaiki komunikasi pemerintah," tuturnya.
Pentingnya Orkestrasi dalam Komunikasi
Abdullah menjelaskan bahwa perbaikan komunikasi seharusnya dimulai sejak tahap perumusan kebijakan. Pemerintah perlu mengenali kelompok yang terdampak, pertanyaan yang mungkin muncul, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan. Jika penjelasan baru disiapkan setelah masalah muncul, pejabat akan terus berupaya mengejar ketidakpuasan publik, sementara masyarakat menunggu kepastian.
Ia menekankan bahwa dalam hal ini, orkestrasi komunikasi sangat diperlukan. Dalam sebuah orkestra, setiap alat musik memiliki suara yang berbeda tetapi tetap mengikuti partitur yang sama. Begitu pula, menteri, kepala badan, dan pejabat daerah memiliki tanggung jawab serta audiens yang berbeda, dan mereka dapat menggunakan cara penyampaian masing-masing dengan tetap berpegang pada fakta yang konsisten.
Menurut Abdullah, kebingungan dapat terjadi ketika Presiden menyampaikan tujuan tertentu, kementerian memberikan angka yang berbeda, dan petugas daerah belum memahami prosedurnya. "Bakom perlu memastikan siapa yang menjelaskan apa, dari mana datanya berasal, serta siapa yang menjawab ketika muncul persoalan," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Presiden harus menjaga arah pada keputusan besar, isu strategis, keadaan darurat, dan kepentingan persatuan. Menteri menjelaskan kebijakan sektornya, sementara pelaksana menjelaskan prosedur dan menyelesaikan kendala. Pembagian tugas ini memerlukan akses terhadap keputusan, data lapangan, dan kewenangan untuk memberikan jawaban.
Abdullah juga menekankan pentingnya mendengarkan masyarakat sebagai pesan utama dari Presiden di Hambalang. Selama ini, ketidakpuasan masyarakat sering kali dianggap sebagai masalah komunikasi semata. Kenaikan harga dianggap sebagai kurangnya sosialisasi, sementara program yang terhambat dianggap kalah narasi. Kritik sering kali dipandang sebagai akibat dari pemberitaan yang tidak berimbang.
Ia menegaskan bahwa Bakom harus berfungsi sebagai telinga bagi Presiden. Pertanyaan dari wartawan, laporan dari daerah, pengaduan dari masyarakat, dan percakapan publik perlu diolah menjadi masukan yang dapat ditindaklanjuti. Keluhan terkait layanan harus sampai kepada penyelenggara, sedangkan isu lintas instansi memerlukan koordinasi. Masalah yang memerlukan keputusan Presiden harus disampaikan dengan jelas.
Abdullah menambahkan bahwa mendengar juga menuntut keberanian untuk melaporkan informasi yang kurang menyenangkan. Presiden perlu mendapatkan informasi mengenai program yang terhambat, janji yang belum dipenuhi, dan masyarakat yang belum merasakan manfaat. Laporan yang hanya mencakup keberhasilan akan mempersempit ruang untuk melakukan koreksi.
Ia menilai perhatian Syahganda terhadap kecerdasan buatan dan algoritma digital perlu ditindaklanjuti melalui kajian yang terbuka. Pemerintah perlu memahami bagaimana pesan beredar, bagian mana yang kehilangan konteks, serta bagaimana masyarakat memahaminya. Selain itu, dugaan distorsi harus diperiksa satu per satu, termasuk apakah potongan pernyataan mengubah makna, apakah informasi tersebut palsu, dan apakah penjelasan pemerintah terlalu panjang, terlambat, atau sulit dipahami. Setiap penyebab memerlukan tindakan yang berbeda.
Abdullah juga menyebutkan bahwa Bakom dapat mempertemukan pengelola platform, media, akademisi, komunitas teknologi, dan masyarakat sipil. Kerja sama ini diarahkan untuk menelusuri informasi palsu, kejelasan sumber, literasi digital, serta saluran untuk melakukan koreksi. Ruang bagi masyarakat untuk mempertanyakan dan memperdebatkan kebijakan harus tetap terjaga.
Pemerintah juga perlu berhati-hati dalam menggunakan kecerdasan buatan dalam komunikasi. Angka, kutipan, dan penjelasan kebijakan harus diperiksa oleh manusia sebelum dipublikasikan. Kesalahan informasi dari pemerintah sendiri dapat menyulitkan upaya membangun kepercayaan.
Abdullah menekankan bahwa arahan Presiden perlu segera diwujudkan dalam kebiasaan kerja. Salah satu langkah yang diusulkan adalah forum berkala "Pemerintah Menjawab" yang mengangkat isu dari pertanyaan masyarakat, dihadiri oleh pejabat terkait, menyediakan data, memberikan kesempatan bagi wartawan untuk bertanya, dan mengumumkan tindak lanjut. Forum ini harus menghasilkan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan, di mana setiap masalah memiliki penanggung jawab dan tenggat waktu.
Di sisi lain, Bakom juga perlu menyiapkan ringkasan isu untuk Presiden dan kementerian, termasuk pertanyaan yang berkembang, fakta yang tersedia, informasi yang masih dalam pemeriksaan, serta tindakan yang diperlukan. Jika fakta belum lengkap, pemerintah dapat menyatakan bahwa pemeriksaan sedang berlangsung dan menyebutkan jadwal pembaruan.
Abdullah mengingatkan bahwa bahasa yang digunakan pemerintah harus dekat dengan kenyataan. Keterlambatan harus diakui sebagai keterlambatan, dan target yang meleset harus dijelaskan penyebabnya. Kebijakan harus tersedia dalam penjelasan singkat serta dokumen lengkap agar masyarakat dapat memahami inti dan memeriksa dasarnya.
Menurut Abdullah, keberhasilan Bakom dapat diukur melalui pemahaman masyarakat, konsistensi informasi, kualitas jawaban, dan tindak lanjut terhadap pengaduan. Meskipun jumlah unggahan dan pemberitaan dapat dicatat, manfaat dari komunikasi akan terlihat ketika masyarakat mendapatkan kepastian dan pemerintah memperbaiki pelaksanaan program.
Abdullah menegaskan bahwa pertemuan di Hambalang memberikan landasan bagi pekerjaan tersebut. Kepemimpinan Syahganda akan berarti jika arahan Presiden menjadi budaya kerja yang menjelaskan dengan jelas, mendengarkan dengan serius, mengakui kekurangan, dan memperbaikinya. Negara yang mampu menjelaskan diri akan memberikan masyarakat alasan untuk memahami keputusan, ruang untuk mempertanyakannya, serta bukti bahwa suara mereka diperhitungkan.
