JAKARTA - Proses pengangkatan PNS dari PPPK yang akan dilakukan melalui tes diperkirakan akan menarik perhatian calo pegawai yang kembali aktif. Mereka akan menyasar para PPPK yang kurang berkomitmen untuk belajar dan lebih memilih jalan pintas untuk lulus tes. "Baru rencana pengangkatan PNS dari PPPK mulai awal 2027, sudah bermunculan oknum-oknum yang menawarkan bantuan bersyarat," ungkap Ahmad Saifudin, pengurus pusat Asosiasi Pegawai Pemerintahan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) pada Rabu (14/10/2026).
Ahmad Saifudin menambahkan bahwa para PPPK mungkin akan tergoda dengan tawaran calo, terutama karena banyak di antara mereka adalah pegawai itu sendiri. Praktik calo pegawai ini telah berlangsung lama dan terus terjadi meskipun sudah ada sistem Computer Assisted Test (CAT). "Makin ketat pengawasan, makin canggih sistem bukan berarti aman. Para calo akan lebih pintar lagi mencari celah menjerat mangsanya. Siapa sih yang gak mau mendapatkan NIP PNS tanpa tes," jelasnya.
Alasan Penolakan Tes
Saifudin mengungkapkan enam alasan utama yang membuat ASN PPPK menolak mekanisme tes dalam proses peralihan menjadi PNS. Pertama, terdapat birokrasi yang tidak adil dalam seleksi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Sistem yang ada tidak transparan, berbeda dengan saat tes PPPK 2019 yang menunjukkan nilai passing grade dengan jelas.
Kedua, ada anomali dalam data kelulusan. Pengalaman dari tes CPNS 2012 menunjukkan banyak hal yang tidak wajar. Ketiga, diduga terdapat permainan sistem yang melibatkan uang secara terselubung, membuka peluang bagi oknum dan munculnya calo liar pegawai. "Info terakhir mau jadi honorer saja ada yang tertipu ratusan juta, apalagi ini mau PNS," tambahnya.
Keempat, para ASN PPPK merasa tidak perlu mengikuti tes lagi setelah sudah menjadi ASN. Kelima, tes PNS dari PPPK dianggap sebagai pemborosan anggaran dan hanya akal-akalan untuk penyelenggara, yang pada dasarnya merugikan. Keenam, dilihat dari kontribusi dan produktivitas, kualitas kerja PNS yang lulus tes tidak sebanding dengan tingkat kasta mereka.
Kualitas Kerja PNS dan PPPK
Ahmad menegaskan bahwa kualitas PNS justru sering kali kalah dibandingkan dengan PPPK. "Inilah alasan kami menolak tes ulang. Bukan kami takut, tetapi tidak beresnya mekanisme seleksi, apalagi sejarah telah membuktikan dan hasilnya seperti ini," tutup Ahmad Saifudin.
