Penulis ternama Indonesia, Tere Liye, kembali memberikan perhatian serius terhadap penggunaan dana operasional oleh para pejabat negara. Melalui akun Facebook resminya, ia mengungkapkan besarnya anggaran operasional yang dimiliki oleh pimpinan negara dan kepala daerah, yang sering kali disalahpahami oleh publik sebagai sumbangan dari dana pribadi. Dalam unggahannya yang bersifat edukatif, penulis novel “Teruslah Bodoh Jangan Pintar” ini menjelaskan bahwa Presiden memiliki alokasi dana operasional mencapai Rp140 miliar per tahun, sedangkan Wakil Presiden mendapatkan sekitar Rp50 miliar per tahun. Anggaran yang sangat besar ini sah secara hukum dan diizinkan oleh undang-undang untuk berbagai kegiatan dinas.
“Buanyak sekali loh ini duitnya. Dan bisa dihabiskan! Buat apa saja? Makan-makan boleh, gala dinner, resepsi, jamuan, suvenir, jalan-jalan juga boleh—nyebutnya perdin (perjalanan dinas), bantuan sosial boleh. Ngasih sepeda, buku-buku, kaos, dan lain-lain,” tulis Tere Liye.
Anggaran Operasional Kepala Daerah
Tere Liye juga menyoroti besaran dana operasional yang diterima oleh kepala daerah, seperti gubernur, yang disesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai contoh, Gubernur Jawa Barat menerima sekitar Rp21 miliar per tahun atau hampir Rp2 miliar per bulan untuk mendukung kegiatan operasional, termasuk aksi bagi-bagi bantuan sosial dan pencitraan politik.
Uang Rakyat, Bukan Uang Pribadi
Tere Liye, yang juga berprofesi sebagai akuntan, menekankan bahwa semua fasilitas, hadiah, dan bantuan yang diberikan oleh pejabat publik kepada masyarakat saat mereka turun ke lapangan bukanlah berasal dari kantong pribadi, melainkan dari anggaran negara, yang merupakan uang rakyat. “Itu duit jelas bukan duit gubernur, melainkan duit rakyat. Tapi UU mengizinkan dia pakai. Anggota DPR dan dkk juga punya dana aspirasi, dana reses, dkk. Juga bisa dipakai buat pencitraan. UU memberikan ruang tersebut. Tapi sekali lagi dicatat baik-baik: itu tuh bukan duit pribadi,” tegasnya.
Dalam unggahannya, Tere Liye juga menyertakan cuplikan berita mengenai tindakan Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang memberikan bantuan tunai kepada warga yang terdampak bencana gempa bumi. Menurutnya, langkah ini mencerminkan bagaimana anggaran operasional dan publisitas pejabat berfungsi di masyarakat. Ia juga mengkritik fenomena pemujaan terhadap kepemimpinan daerah, mengacu pada pengalamannya saat tinggal di Jawa Barat dan mengamati kepemimpinan mantan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. Tere Liye menyentil bagaimana para pendukung sering kali tidak objektif dan membela pemimpin mereka secara berlebihan saat mendapatkan kritik.
Reaksi Beragam dari Netizen
Unggahan tersebut segera memicu diskusi hangat dan beragam reaksi di kolom komentar. Banyak netizen yang mengapresiasi penjelasan teoretis dan yuridis mengenai anggaran negara, namun ada juga yang membela aksi nyata pejabat di lapangan. Beberapa netizen menilai edukasi yang diberikan Tere Liye membuka mata masyarakat agar tidak mudah terpedaya oleh aksi pencitraan pejabat. "Nah, info yg begini nih perlu pake banget utk mengedukasi.. Terkadang orang udah dikasih datanya malas baca, lebih aware dengan judul dan fotonya duluan..," tulis salah satu pengguna.
Di sisi lain, netizen yang merasakan langsung dampak bantuan dari tokoh politik seperti Kang Dedi Mulyadi berpendapat bahwa eksekusi di lapangan jauh lebih penting daripada sekadar teori. "Tapi Bagus Juga Dong KDM Meski Pencitraan atau apapun itu namanya dia Alokasikan Anggarannya dengan Tepat, Kembali Ke Rakyat Yang Membutuhkan Tuh duit," tulis seorang pengguna. "Tetapi kami korban gempa sangat terbantu dgn kedatangan Kang Dedi Mulyadi," ungkap yang lainnya.
Tere Liye mengajak masyarakat untuk tetap kritis dan rasional dalam menilai aksi kepedulian para pejabat, sehingga publik tidak mudah terpesona secara berlebihan oleh hal yang sebenarnya merupakan kewajiban konstitusional dan hak rakyat itu sendiri.
