Potongan video yang menampilkan Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo, saat berdialog dengan Presiden ke-7 RI, Jokowi, telah memicu beragam interpretasi dalam ranah politik. Pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan adanya 'percepatan' sebelum tahun 2029 bahkan dihubungkan dengan potensi perubahan dalam peta kekuasaan yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dinamika Politik yang Terjadi
Pengamat politik, Heru Subagia, berpendapat bahwa video tersebut tidak dapat dipisahkan dari dinamika hubungan politik antara Jokowi, Prabowo, dan Gibran. Ia menilai bahwa pernyataan Budi Arie berpotensi ditafsirkan oleh publik sebagai sinyal mengenai kemungkinan terjadinya peralihan kekuasaan sebelum Pemilu 2029. Heru menyatakan, "Hingga menimbulkan polemik yang cukup sensasional bahwa seolah-olah Jokowi diberikan bisikan kepada Budi Arie dan diingatkan bahwa perebutan atau peralihan kekuasaan sudah mendekati atau setidaknya tidak melampaui tahun 2029."
Namun, Heru mengingatkan bahwa video yang beredar adalah potongan, sehingga penting untuk melihat konteks keseluruhan dari pembicaraan tersebut sebelum menarik kesimpulan politik. Ia juga mengungkapkan bahwa Budi Arie sebelumnya menjabat sebagai Menteri Koperasi di pemerintahan Prabowo, setelah sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Selain itu, Heru menyoroti posisi Budi Arie sebagai Ketua Umum Projo, organisasi relawan yang dikenal dekat dengan Jokowi. "Perlu diketahui Budi Arie ini adalah pecatan dari menteri Prabowo, mantan menteri komunikasi dan digital dan ketua relawan Projo," jelasnya.
Polemik Seputar Nama Projo
Heru juga menyinggung pernyataan Budi Arie yang menyatakan bahwa nama Projo bukan singkatan dari 'Pro Jokowi'. Menurutnya, pernyataan ini pernah menjadi isu tersendiri dalam hubungan politik Budi Arie dengan Jokowi. "Hubungan personal dan politik dengan Jokowi dan tentunya ini yang saya garisbawahi ketika saat ini peran dan juga hubungan dengan Jokowi rasa-rasanya cukup renggang," ungkapnya. "Dan sebetulnya Jokowi juga marah besar terhadap perilaku dan komitmen politik yang sempat membelah kepercayaan Jokowi terhadap Budi Arie terutama pada masalah singkatan Projo yang sekali lagi dinyatakan bukan singkatan dari Pro Jokowi," tambahnya.
Heru berpendapat bahwa pernyataan mengenai 'percepatan' dapat dibaca sebagai sinyal politik, terutama jika dikaitkan dengan posisi Gibran sebagai wakil presiden. Ia menegaskan bahwa publik mungkin mengaitkan pernyataan tersebut dengan kemungkinan Gibran mengambil posisi presiden sebelum masa pemerintahan saat ini berakhir. "Seolah-olah kekuasaan dan juga waktu sudah dekat bagi Jokowi dan Gibran tentunya untuk mempersiapkan diri untuk memperoleh kekuasaan dari Prabowo," terangnya.
Meski demikian, Heru mengakui bahwa tafsir tersebut belum cukup untuk disimpulkan sebagai agenda pergantian kekuasaan. Ia justru berpendapat bahwa potongan video tersebut dapat memperburuk hubungan politik antara Jokowi dan Prabowo. "Sekali lagi kalau saya melihat tayangan video tersebut yang berupa potongan, lebih banyak sebagai usaha Budi Arie memancing dan memetik isu nasional yang justru tidak bertanggung jawab, dan tentunya ini akan meresahkan hubungan Prabowo dan juga Jokowi dan tentunya Gibran sebagai wapres," bebernya.
Heru juga menambahkan bahwa pernyataan yang tidak disertai konteks lengkap dapat memunculkan spekulasi liar di masyarakat. Ia menduga bahwa pernyataan tersebut mungkin berkaitan dengan upaya Budi Arie untuk kembali mendapatkan perhatian publik. "Saya yakin bahwa ditujukan untuk mengembalikan elektoral dan juga popularitas Budi Arie yang saat ini tenggelam dengan perannya sebagai ketua Projo dan ironisnya Projo sudah tidak dianggap lagi sebagai relawan yang mempunyai porsi politik yang paling dekat dengan Jokowi," ungkapnya.
Lebih jauh, Heru memperkirakan bahwa polemik ini akan diikuti oleh klarifikasi dari pihak Jokowi. Ia menduga klarifikasi tersebut akan menegaskan bahwa pernyataan Budi Arie adalah pandangan pribadi dan bukan sikap resmi Jokowi. "Dan saya percaya dalam waktu dekat ini akan ada klarifikasi yang menyatakan bahwa apa yang disampaikan Budi Arie dalam potongan video tersebut tidak benar, tidak substansial dan mungkin akan disebutkan sebagai potongan video yang disesatkan, artinya pihak Jokowi merasa tidak perlu dan tidak butuh untuk menanggapi serius," terangnya.
Heru menekankan bahwa pernyataan Budi Arie lebih tepat dilihat sebagai manuver politik ketimbang sinyal resmi mengenai pergantian kekuasaan. "Apa yang menjadi sensasional politik yang dilakukan Budi Arie adalah tanggapan pribadi bukan tanggapan sebagai relawan Jokowi yang memberikan pesan dan tentunya dukungan politik kepada Jokowi atau Gibran," tutupnya.
