JAKARTA — Made Supriatma, peneliti dari ISEAS Yusof Ishak Institute, memberikan analisis tajam mengenai situasi politik nasional setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dinyatakan tidak memiliki bukti ijazah SLTA. Menurut Made, Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah pihak yang paling dirugikan dalam kontroversi ini.
“Jokowi adalah pecundang terbesar dalam kasus ijazah anaknya, Gibran Rakabuming Raka,” ungkap Made dalam sebuah pernyataan di media sosialnya. Ia menambahkan bahwa Jokowi menyadari bahwa isu ijazah Gibran hanyalah bagian kecil dari masalah politik yang lebih besar. Pertemuan mendadak Jokowi dengan Prabowo Subianto setelah putusan MK dianggap sebagai tanda kepanikan politik.
Respon Jokowi dan Dampaknya
Made menjelaskan bahwa meskipun MK menolak gugatan pembatalan hasil Pilpres, keputusan tersebut tetap menyatakan bahwa tidak ditemukan ijazah Gibran. “Jokowi paham betul isu ijazah ini bisa melebar ke mana-mana karena politik adalah soal persepsi,” lanjutnya. Ia juga mengkritik argumen Jokowi dan Gibran yang mempertanyakan bagaimana seseorang bisa lulus S1 tanpa ijazah SMA, yang dinilai sebagai upaya menghindar dari inti masalah.
“Persoalannya bukan lulus S1 atau tidak, tetapi ketersediaan lembaran ijazah SMA sebagaimana disyaratkan undang-undang. Hal ini yang kemudian menjadi peluru empuk bagi lawan-lawan politik Jokowi,” tegas Made. Ia menggambarkan Jokowi sebagai sosok 'Machiavellis Jawa' yang cerdik dalam mengelola kekuasaan dan memanfaatkan hukum untuk kepentingannya.
Keuntungan Prabowo dan Potensi Pemakzulan
Di sisi lain, Made menilai bahwa Prabowo Subianto saat ini berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Dalam situasi di mana posisi Jokowi dan Gibran melemah, Prabowo dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat posisi politiknya. “Kasus Gibran ini menjadi seperti 'durian runtuh' bagi Prabowo. Di saat popularitasnya sempat tertekan, perhatian publik justru teralih ke isu ijazah Gibran,” jelasnya.
Made juga menyoroti potensi pemakzulan terhadap Gibran, di mana mayoritas elit politik saat ini lebih memilih untuk mempertahankan status quo. Ia berpendapat bahwa langkah pemakzulan berisiko memicu krisis politik baru yang dapat mengganggu stabilitas koalisi pemerintahan Prabowo. “Konflik terbuka dengan PDIP justru selalu menguntungkan Jokowi karena dia bisa kembali memainkan narasi sebagai 'korban',” tambahnya.
Namun, Made mengingatkan bahwa peta politik dapat berubah tergantung pada tekanan dari masyarakat. “Jika desakan publik sangat kuat, para elit mungkin akan 'mengabulkan' tuntutan tersebut untuk mengamankan posisi mereka sendiri menuju 2029,” tutupnya. Jika desakan terus meningkat, Gibran mungkin akan mempertimbangkan untuk mundur daripada menghadapi proses pemakzulan.
