Polemik terkait pengakuan dan penyetaraan ijazah luar negeri yang dimiliki oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menimbulkan perdebatan sengit antara Faldo Maldini, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Guntur Romli, Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP). Faldo Maldini mengajak agar diskusi mengenai ijazah Gibran tidak membuat generasi muda lulusan sekolah luar negeri merasa tertekan dalam memilih jalur pendidikan yang sama.
Ia menekankan bahwa metode pendidikan yang diambil oleh Gibran juga umum diikuti oleh kader dari partai politik lainnya. “Jangan bikin anak-anak muda menemui hal serupa. Banyak kok kader PDIP dan PKS yang ikut jalur pathway seperti Mas Gibran,” ungkap Faldo Maldini pada Selasa (27/10/2026).
Pentingnya Kejelasan Aturan
Menanggapi pernyataan Faldo, Guntur Romli menegaskan bahwa inti masalah bukan terletak pada jalur pendidikan luar negeri yang diambil, melainkan pada kejelasan penerapan aturan dan pentingnya menjaga kepercayaan publik. “Kalau kita bicara aturan, tapi aturan sudah dibengkokkan, kita harus pulihkan kepercayaan masyarakat. Asal aturan jangan dimanipulasi seperti yang dilakukan Gibran,” jelas Guntur.
Guntur juga menolak anggapan bahwa polemik yang melibatkan Gibran mencerminkan permasalahan yang dihadapi oleh seluruh lulusan institusi pendidikan luar negeri. Ia berpendapat bahwa mayoritas lulusan luar negeri telah mengikuti prosedur penyetaraan resmi sesuai dengan aturan yang berlaku. “Gibran ini enggak mewakili siapa pun. Banyak kok lulusan luar negeri yang ikut penyetaraan, tapi karena dia lulus dan punya ijazah asli. Kalau Gibran enggak punya, jangan bawa-bawa lulusan anak luar negeri. Gibran itu enggak mewakili anak muda lain,” tegasnya.
Dugaan Privilese dalam Proses Penyetaraan
Lebih lanjut, Guntur menyoroti adanya dugaan keistimewaan dalam durasi penanganan administrasi penyetaraan ijazah Gibran dibandingkan dengan proses yang harus dilalui oleh masyarakat umum. “Dia anak presiden, punya privilese. Coba kalian tanya proses penyetaraan berapa lama? Tiga minggu, Gibran itu cuma sehari. Jutaan anak muda enggak akan pernah dapat privilese kayak Gibran,” tambah Guntur.
Perbedaan pandangan antara kedua pihak ini mencerminkan ketegangan antara PSI dan PDIP. PSI berusaha melindungi iklim pendidikan internasional bagi generasi muda agar tidak terpengaruh stigma negatif, sementara PDIP terus mendorong transparansi, akuntabilitas, serta kesetaraan di hadapan hukum dan aturan administrasi negara.
