Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti mengungkapkan bahwa pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengenai kemungkinan adanya perubahan politik sebelum Pemilu 2029 dapat diartikan sebagai sinyal dari kubu Joko Widodo (Jokowi) untuk mempersiapkan strategi politik di luar pemerintahan Prabowo Subianto. Ray berpendapat bahwa pernyataan Budi Arie bisa dianggap sebagai soft deklarasi mengenai kemungkinan pemisahan jalan antara kubu Jokowi dan Prabowo pada Pilpres 2029.
“Ini semacam pradeklarasi bahwa Pak Jokowi siap berpisah dengan Pak Prabowo tahun 2029 yang akan datang,” ujar Ray dalam sebuah diskusi yang berlangsung pada Jumat (28/8/2026). Ray juga menyoroti cuplikan video pernyataan Budi Arie yang beredar di kalangan publik, di mana ia menilai bagian yang ditampilkan mengandung pernyataan yang substansial terkait kemungkinan perubahan politik sebelum 2029. “Sebab yang dipotong sebenarnya video yang menurut saya paling substantif, tapi juga paling berbahaya,” tambahnya.
Pernyataan Budi Arie dan Spekulasi Politik
Polemik ini berawal dari pernyataan Budi Arie dalam sebuah forum ketika ia duduk berdampingan dengan Jokowi. Dalam kesempatan tersebut, Budi Arie menyatakan bahwa insting politiknya meramalkan adanya kemungkinan perubahan situasi yang lebih cepat dari Pemilu 2029. Ia juga mengisyaratkan adanya kemungkinan terjadinya "patahan sejarah" seperti yang terjadi pada percepatan Pemilu 1999 setelah perubahan politik di akhir 1990-an. Ucapan tersebut kemudian memicu spekulasi mengenai perubahan politik nasional sebelum tahun 2029.
Kekuatan Politik Kubu Jokowi
Walaupun Budi Arie telah mengklarifikasi bahwa pernyataannya merupakan analisis pribadi, Ray melihat ucapan tersebut dalam konteks dinamika politik menjelang Pemilu 2029. Ia berpendapat bahwa kubu Jokowi memiliki sejumlah modal politik yang memungkinkan mereka tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintahan Prabowo-Gibran. “Karena mereka punya amunisi. Mereka menganggap ini mungkin saatnya deklarasi, meskipun masih soft deklarasi terhadap kekuasaan yang dalam hal ini Pak Prabowo,” jelas Ray.
Ray juga mengaitkan analisisnya dengan beberapa hasil survei yang menunjukkan adanya perubahan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satu survei yang dilakukan oleh Tempo Data Science pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 terhadap 1.260 responden di 38 provinsi mencatat bahwa tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran hanya mencapai 37 persen, dengan 34 persen responden menyatakan puas dan 3 persen sangat puas. Sementara itu, 62 persen responden mengungkapkan ketidakpuasan. Tren ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan periode sebelumnya, di mana pada Desember 2025, tingkat kepuasan mencapai 75 persen, kemudian turun menjadi 58 persen pada Maret 2026, dan kini menjadi 37 persen pada Agustus 2026.
Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan terhadap Prabowo tercatat 40 persen, sedangkan Gibran sebesar 33 persen. Masalah ekonomi disebut sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penilaian publik, di mana 68 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional saat ini buruk atau lebih buruk dibandingkan sebelumnya.
Penurunan kepuasan juga terlihat dalam survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 5-19 Juli 2026. Survei ini mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 51,1 persen, dengan 46,9 persen responden menyatakan kurang puas atau tidak puas, sementara 2,1 persen tidak memberikan jawaban. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan November 2025 yang mencapai 81,2 persen. SMRC juga mencatat adanya penurunan penilaian publik terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
Ray menegaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan angka antar-survei, hal tersebut tidak mengubah fakta bahwa perubahan persepsi publik terhadap pemerintah merupakan faktor penting dalam memahami peta politik menuju 2029. Ia menambahkan bahwa jika tren penurunan kepuasan publik berlanjut, hal ini dapat memberikan peluang lebih besar bagi kelompok politik di sekitar Jokowi untuk mengambil posisi yang lebih mandiri. Namun, analisis ini tetap merupakan pandangan pribadi Ray. Sebelumnya, Budi Arie telah mengklarifikasi bahwa pernyataannya mengenai kemungkinan perubahan politik adalah pandangan pribadi dan tidak terkait langsung dengan Jokowi.
