Manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kembali menarik perhatian publik. Dalam rangka menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Jokowi mengunjungi Kota Bandung dan Kabupaten Bekasi. Juru Bicara Jokowi, Ali, menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk konsolidasi serta sebagai pemateri dalam Rakorda tersebut. "Besok kunjungan ke Bandung itu dalam rangka konsolidasi sekaligus pemateri rapat kerja daerah, Rakorda Kota Bandung," ungkap Ali pada Sabtu (27/9/2026).
Kunjungan ini bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya, Jokowi juga menghadiri Rakorda DPD PSI di Bandar Lampung pada 26-28 Juni 2026, di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 31 Juli-2 Agustus 2026, serta di Pulau Palue, Kabupaten Sikka pada 16 September 2026. Namun, sejumlah pengamat menganggap pemilihan Jawa Barat sebagai lokasi konsolidasi ini cukup mencurigakan, mengingat daerah tersebut dikenal sebagai salah satu lumbung suara yang sangat kompetitif dengan dominasi partai-partai besar.
Jawa Barat Bukan Basis PSI
Heru Subagia, seorang pengamat politik, berpendapat bahwa safari politik Jokowi ke Bandung dan Bekasi perlu dianalisis lebih dalam, terutama di tengah stagnasi elektabilitas PSI yang masih berada di angka 2,3 persen. Ia menekankan bahwa secara historis, Jawa Barat bukanlah wilayah basis bagi PSI. Data Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 menunjukkan dominasi partai besar di Jabar, dengan KPU Jabar menetapkan Partai Gerindra menduduki urutan pertama dengan 20 kursi, diikuti oleh PKS dan Golkar masing-masing dengan 19 kursi, PDIP 17 kursi, PKB 15 kursi, serta PSI yang hanya memperoleh 1 kursi.
"Dari 2014 hingga 2024, Tatar Sunda itu wilayah pertarungan Gerindra, PKS, Golkar, dan PDI-P. Data itu gamblang. Secara peta kekuatan, Jabar bukan wilayah induk atau satelit politik bagi PSI maupun Jokowi secara personal," jelas Heru.
Risiko Strategi di Zona Merah
Heru juga menilai bahwa langkah Jokowi untuk turun ke daerah yang secara elektoral merupakan zona merah bagi PSI berpotensi menjadi kontraproduktif. "Salah strategi ketika memaksa turun ke lapangan hanya dengan modal portofolio coba-coba tanpa dukungan intelijen politik yang memadai. Kondisi PSI yang secara teknis elektabilitasnya sangat rendah berdampak langsung pada citra personal Jokowi," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa bulan September bukanlah waktu yang tepat untuk menunjukkan keberadaan di Jabar tanpa dukungan kerja-kerja organisasi yang terstruktur di akar rumput. Tanpa penguatan mesin partai dan isu lokal yang kuat, konsolidasi elitis di Rakorda dikhawatirkan tidak akan berbanding lurus dengan perolehan suara.
Heru juga menyoroti isu lain yang mengemuka, yaitu polemik mengenai keaslian ijazah Jokowi yang masih menjadi perdebatan publik. Ia mencatat bahwa Bandung dan Bekasi merupakan basis aktivitas tokoh dan aktivis yang vokal dalam menyoroti isu tersebut. Hal ini terlihat dari aksi yang dilakukan oleh massa yang menamakan diri Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan (GAUM-K) dan Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) di depan Gedung DPRD Jabar pada 14 Juli 2026, yang menolak rencana safari politik Jokowi ke Jawa Barat dengan alasan polemik ijazah yang belum tuntas.
"Isu ijazah Jokowi dan polemik ijazah SMA Gibran yang saat ini juga tengah berproses di Mahkamah Konstitusi, suka tidak suka meningkatkan eskalasi politik yang mengarah ke personal. Di wilayah seperti Bandung dan Bekasi, isu ini mendapat perhatian khusus dari tokoh lokal dan aktivis. Jadi berpotensi menjadi kontraproduktif bagi safari politik itu sendiri," jelas Heru.
Ia menekankan bahwa polemik tersebut harus dipandang secara proporsional sebagai isu hukum yang sedang berproses, bukan sebagai vonis. Namun, dalam politik, persepsi publik tetap menjadi variabel penting. "Atmosfer politik lokal Jabar saat ini sedang tidak terlalu ramah. Jika isu personal ini tidak dikelola dengan baik, maka bukannya mendongkrak elektabilitas, justru bisa menimbulkan resistensi yang berdampak pada identitas kepartaian," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PSI Jawa Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait evaluasi peta elektoral dan respons atas penolakan dari beberapa kelompok masyarakat.
