Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengajak agar dunia usaha dilibatkan secara aktif dalam proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Hal ini disampaikan oleh Ketua Komite Multilateral Apindo, Rinawati Prihatiningsih, yang menekankan bahwa keterlibatan ini sangat penting agar reformasi yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian.
"Dari perspektif Apindo, aksesi OECD harus menjadi transisi daya saing yang membantu perusahaan Indonesia menjadi lebih produktif," ungkap Rinawati dalam pernyataannya pada hari Minggu (27/9).
Pentingnya Kesiapan dan Implementasi
Rinawati menjelaskan bahwa keberhasilan aksesi tidak hanya bergantung pada penyelarasan regulasi, tetapi juga pada efektivitas implementasi serta kesiapan dunia usaha untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi. Perusahaan akan merasakan dampak langsung dari reformasi melalui berbagai aspek, seperti perizinan, kewajiban pelaporan, administrasi perpajakan, dan hubungan industrial.
Ia menambahkan, pemerintah perlu memastikan adanya panduan yang jelas, koordinasi antar lembaga, konsistensi penerapan di berbagai wilayah, serta dukungan praktis untuk mendukung proses ini. "Penyelarasan adalah proses, tetapi implementasi yang efektif merupakan ujian yang sesungguhnya," kata Rinawati.
Kerangka READY untuk Keterlibatan Usaha
Untuk meningkatkan kesiapan perusahaan, Apindo mengusulkan kerangka READY sebagai pendekatan praktis dalam melibatkan dunia usaha dalam proses aksesi OECD. Kerangka ini terdiri dari beberapa elemen, yaitu:
- Rules: Memahami dan memantau perubahan regulasi serta dampaknya terhadap perusahaan.
- Evidence: Menggunakan bukti, data, dan pengalaman perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan dan advokasi kebijakan.
- Adaptation: Melakukan penyesuaian terhadap kebijakan internal, sistem, keterampilan tenaga kerja, dan pengelolaan rantai pasok.
- Dialogue: Melibatkan pemerintah, pekerja, asosiasi sektoral, dan pemangku kepentingan lainnya sejak awal.
- Yield: Mengukur hasil reformasi terhadap produktivitas, kepatuhan, pekerjaan berkualitas, investasi, dan peluang pasar.
Rinawati juga menekankan bahwa Apindo memiliki tiga peran penting dalam proses aksesi, yaitu merepresentasikan bukti dan perspektif perusahaan dalam dialog kebijakan, menerjemahkan standar OECD menjadi implikasi praktis bagi dunia usaha, serta membantu perusahaan mempersiapkan diri menghadapi perubahan. "Dunia usaha tidak boleh hanya menjadi pihak yang terdampak oleh reformasi. Dunia usaha harus ikut membentuk, mempersiapkan, dan membantu memastikan reformasi tersebut berhasil," tegasnya.
Di sisi lain, Massimo Geloso Grosso, Kepala Kantor OECD Jakarta, menyatakan bahwa proses aksesi ini dapat memberikan berbagai manfaat bagi Indonesia, termasuk peningkatan kepastian dan kepercayaan investor serta pengurangan risiko investasi. Massimo menjelaskan bahwa aksesi juga berkaitan erat dengan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan keterampilan, serta penguatan kebijakan sosial dan pasar kerja agar Indonesia dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dunia kerja.
Lebih lanjut, Massimo menekankan bahwa proses aksesi tidak hanya menilai kesesuaian kebijakan Indonesia dengan standar OECD, tetapi juga mencakup penerapan kebijakan dan dampak nyata yang dihasilkan terhadap perekonomian. "OECD akan bekerja sama dengan Indonesia melalui kajian teknis, keterlibatan langsung, serta dialog dengan pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya," ujarnya.
