Rekam jejak politik Munafri Arifuddin, yang dikenal sebagai Appi, menjadi salah satu elemen kunci dalam perkembangan Partai Golkar di Sulawesi Selatan, terutama menjelang Pemilu 2029. Selama menjabat sebagai Ketua DPD II Golkar Makassar, Appi berhasil meningkatkan jumlah kursi partai berlambang pohon beringin tersebut di DPRD Kota Makassar pada Pemilu 2024. Golkar Makassar berhasil meraih enam kursi, meningkat dari lima kursi yang diperoleh pada Pemilu 2019. Selain itu, partai ini juga mendapatkan 97.209 suara, menempatkan mereka di posisi kedua dalam perolehan suara di DPRD Makassar, yang sekaligus mengantarkan Golkar pada posisi pimpinan DPRD.
Di tingkat pribadi, Appi juga mencatatkan prestasi signifikan. Pada Pemilu Legislatif 2024, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Dapil Sulsel 1 atau Makassar A, dan berhasil meraih 29.802 suara sah, menjadikannya sebagai peraih suara tertinggi dari Partai Golkar di daerah pemilihan tersebut. Pada Februari 2025, setelah memenangkan Pilkada Makassar 2024, Appi dilantik sebagai Wali Kota Makassar. Posisi ini memberikan kekuatan politik yang lebih besar dibandingkan saat ia memimpin Golkar Makassar dan berkompetisi dalam Pileg 2024.
Risiko Kehilangan Dukungan Politikal
Direktur Profetik Institute, Muhammad Asratillah, mengungkapkan bahwa Golkar Sulawesi Selatan dan Golkar Makassar berpotensi mengalami kerugian politik jika Appi memutuskan untuk meninggalkan partai. Asratillah menyampaikan pandangannya dalam sebuah diskusi di Graha Pena Makassar pada Senin (21/9/2026). Ia menilai bahwa posisi politik Appi saat ini jauh lebih kuat dibandingkan beberapa tahun lalu, berkat statusnya sebagai Wali Kota Makassar yang meningkatkan daya tawar dan pengaruh politiknya. "Pak Appi sekarang sudah bukan orang biasa dalam konteks politik lokal. Beliau sudah memiliki muatan politik yang jauh lebih besar. Apa muatannya? Beliau sekarang adalah wali kota," ungkap Asratillah.
Asratillah juga menegaskan bahwa jika Appi hengkang, Golkar akan mengalami kerugian. "Partai Golkar rugi jika Pak Appi hengkang. Ini pilihan politik," ujarnya.
Pindahnya Jaringan Politik Appi
Asratillah menambahkan bahwa keberhasilan Golkar Makassar dalam meraih enam kursi pada Pileg 2024 tidak terlepas dari kemampuan Appi dalam mengonsolidasikan jaringan politik dan mesin partai. Ia memperingatkan bahwa potensi perpindahan Appi harus diperhitungkan dengan serius oleh Golkar. "Kalau misalnya Partai Golkar Makassar itu mendapatkan enam kursi dari jejaring tim politik Pak Appi yang dimasukkan ke Golkar, lalu Pak Appi berpindah ke partai lain, ya maka kemungkinan besar ikut pindah," jelasnya. "Saya tahu gerbong ini cukup loyal terhadap Pak Appi," tambahnya.
Asratillah memperkirakan bahwa Golkar Makassar akan menghadapi tantangan lebih besar dalam mempertahankan enam kursi DPRD pada Pemilu 2029 jika tidak didukung oleh kekuatan elektoral Appi. "Jika Pak Appi pindah, saya pikir agak sulit Golkar Makassar mempertahankan enam kursi. Bisa, tapi perlu effort yang agak lebih untuk mempertahankan angka enam kursi," ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya Makassar dalam pertarungan politik menuju Pemilu 2029, mengingat posisinya sebagai ibu kota Sulawesi Selatan yang menjadi barometer kekuatan politik di provinsi tersebut.
Asratillah mencatat bahwa kekuatan politik Appi telah berkembang setelah ia menjabat sebagai wali kota. Sebagai kepala daerah, Appi memiliki lebih banyak ruang untuk membangun jejaring, berinteraksi dengan masyarakat, dan memperluas pengaruh politik dibandingkan saat ia hanya berstatus sebagai calon legislatif. Oleh karena itu, Asratillah menilai bahwa pilihan Appi untuk tetap di Golkar atau berpindah ke partai lain memerlukan pertimbangan yang matang. "Untuk kondisi sekarang, saya rasa pilihan di tangan Pak Appi. Momentum politik menuju 2029 masih cukup panjang," tuturnya.
Kalkulasi dalam Perpindahan Partai
Akademisi dari Universitas Hasanuddin, Rahmat Muhammad, melihat dinamika masa depan politik Appi dari sudut pandang yang lebih luas. Ia berpendapat bahwa keputusan seorang aktor politik untuk bertahan atau berpindah partai tidak dapat dipisahkan dari kalkulasi politik yang ada. Rahmat menjelaskan bahwa perpindahan partai tidak selalu berarti memutuskan hubungan politik dengan partai sebelumnya. "Soal hengkang atau tidak, itu yang saya katakan apakah seseorang pergi untuk benar-benar tidak kembali, atau pergi tetapi masih membuka kemungkinan untuk kembali, semuanya tentu memiliki kalkulasi," jelas Rahmat.
Menurutnya, posisi seorang aktor politik dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketokohan, kolektivitas, ruang politik, dan momentum. Dalam konteks Golkar, Rahmat mengingatkan bahwa partai ini memiliki sejarah panjang dan pengalaman dalam menghadapi berbagai perubahan politik. Oleh karena itu, masa depan politik Appi tidak bisa hanya dilihat dari kemungkinan perpindahan partai. Modal politik yang telah dibangun serta posisi strategis sebagai Wali Kota Makassar juga harus diperhitungkan. Rahmat menekankan bahwa perpindahan partai di era politik saat ini bukan hanya sekadar soal berpindah keanggotaan, tetapi juga melibatkan modal politik yang dibawa, seperti jaringan, popularitas, pengalaman, dan basis dukungan yang telah dibangun sebelumnya.
Dalam kasus Appi, posisinya sebagai Wali Kota Makassar menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Jabatan tersebut memberikan modal politik yang berbeda dibandingkan saat Appi belum menjadi kepala daerah. Oleh karena itu, Rahmat mengingatkan agar setiap keputusan politik diambil dengan hati-hati. Terlebih, Pemilu 2029 masih memiliki waktu yang cukup panjang. "Yang lebih penting adalah membaca momentum, menghitung konsekuensi, dan melihat bagaimana posisi politik itu berkembang ke depan," katanya. Dengan demikian, masa depan politik Appi kini menjadi bagian dari dinamika politik Golkar dan Sulawesi Selatan menjelang 2029. Rekam jejak Appi pada Pileg 2024, keberhasilannya membawa Golkar Makassar meraih enam kursi, serta posisinya sebagai Wali Kota Makassar menjadi sejumlah modal yang akan menentukan perkembangan peta politik dalam beberapa tahun ke depan.
