Mantan Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto, memberikan tanggapan terkait berita mengenai pengunduran diri Nusron Wahid dari Partai Golkar. Melalui akun media sosial X miliknya, Dede mengimbau semua pihak untuk membaca dan menganalisis informasi tersebut secara lebih mendalam. Ia menekankan bahwa Nusron Wahid hanya mundur dari kepengurusan, tetapi masih tetap menjadi anggota Partai Golkar, yang merupakan poin penting dalam situasi ini.
Dede Budhyarto menulis, "Baca utuh beritanya kirain ngunduruin diri dari partai ternyata 'ngunduruin diri dari pengurus & masih anggota partai'," dalam cuitannya yang diposting pada Senin (21/9). Ia juga menegaskan bahwa publik sudah tidak mempercayai situasi ini sejak enam bulan lalu, dengan tingkat ketidakpercayaan mencapai 1.000 persen. "Emang publik percaya sejak 6 bulan lalu? Haqul yaqin 1000% TIDAK PERCAYA," ungkapnya.
Mundurnya Nusron Wahid dari Kepengurusan
Sebelumnya, Nusron Wahid, yang menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), telah menyatakan pengunduran dirinya dari kepengurusan DPP Partai Golkar. Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M Sarmuji, menyampaikan bahwa pengunduran diri Nusron telah disampaikan kepada Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, lebih dari enam bulan yang lalu. "Sudah lama. Seingat saya lebih dari enam bulan lalu," kata Sarmuji saat diwawancarai oleh wartawan di Jakarta pada Sabtu (19/9).
Nusron Wahid sebelumnya menjabat sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian DPP Partai Golkar untuk periode 2024-2029, yang merupakan bagian dari struktur Fungsi Elektoral 1. Sarmuji menambahkan bahwa Nusron masih terdaftar sebagai kader Partai Golkar, namun ia tidak mengetahui alasan pasti di balik keputusan Nusron untuk meninggalkan struktur kepengurusan partai. "Mungkin ingin fokus ke hal lain," ujarnya.
Sorotan Terkait Pengunduran Diri
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, juga mengonfirmasi pengunduran diri Nusron. Ia menyatakan bahwa Nusron telah menginformasikan keputusan tersebut beberapa bulan yang lalu. Pengunduran diri Nusron dari struktur DPP Golkar terjadi di tengah perhatian publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yang terdiri dari pejabat ATR/BPN dan pihak swasta.
Di antara delapan tersangka tersebut terdapat nama Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Lampri, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, I Sontang Coin Manurung. Selain itu, terdapat juga Presiden Direktur PT Summarecon Agung, Adrianto Pitojo Adhi, dan sejumlah pihak swasta seperti Fahd El Fouz, Arif Sugiyanto, Rizal Pahlevi, Erwin, dan Muhammad Fakhry. KPK menyebutkan bahwa empat dari tersangka tersebut, yaitu Fahd El Fouz, Arif Sugiyanto, Erwin, dan Muhammad Fakhry, diduga merupakan orang-orang kepercayaan Nusron Wahid.
