JAKARTA — Dedy Nur Palakka, seorang politikus dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), memberikan respons terhadap pernyataan aktivis Muhammad Said Didu mengenai dugaan adanya operasi politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama masa jabatannya. Dedy berpendapat bahwa kondisi politik saat ini masih memberikan keuntungan bagi Jokowi, yang tampaknya belum sepenuhnya disadari oleh para pengkritiknya, termasuk Said Didu dan Denny Indrayana.
“Operasi politik ini masih saja menguntungkan Jokowi. Bagian ini yang sepertinya tidak disadari sepenuhnya oleh kelompok politik @msaid_didu dan @dennyindrayana,” ungkap Dedy melalui akun media sosialnya.
Strategi Politik Jokowi
Dedy menganggap Jokowi sebagai seorang politikus yang memiliki strategi politik yang khas. Ia menjelaskan bahwa salah satu strategi tersebut adalah menciptakan kesan seolah-olah Jokowi telah kalah atau kehilangan pengaruh politiknya. “Dan kecanggihan utama beliau adalah tampil ‘seolah-olah’ sudah kalah, sudah game over, sudah tersudut, sudah terhina sehina-hinanya,” jelasnya.
Menurut Dedy, anggapan bahwa Jokowi telah kehilangan pengaruh politik adalah pandangan yang keliru. “Salah. Justru dalam kacamata hukum kekuasaan, dialah yang sedang terus berselancar di atas angin. Ia bahkan yang menentukan arah angin politik itu mau dikemanakan,” tambahnya. Dedy juga berpendapat bahwa kelompok yang dipimpin oleh Said Didu dan Denny Indrayana justru terjebak dalam dinamika politik yang telah disusun oleh Jokowi.
Pernyataan Said Didu Tentang Operasi Politik
Sebelumnya, Muhammad Said Didu mengungkapkan sedikitnya 18 poin yang ia anggap sebagai operasi politik yang dilakukan oleh Jokowi selama menjabat. Beberapa poin yang disoroti antara lain perubahan konstitusi yang dinilai membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi wakil presiden, serta perjalanan politik menantu Jokowi, Bobby Nasution, yang berhasil menjadi Wali Kota Medan dan Gubernur Sumatera Utara.
Said Didu juga menyoroti terpilihnya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI dan meninggalnya sekitar 900 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dalam Pemilu 2019. Selain itu, ia mengkritik pemenjaraan sejumlah tokoh yang berbeda pendapat dengan pemerintah, termasuk Habib Rizieq Shihab, Jumhur Hidayat, dan Syahganda Nainggolan.
Dalam daftar tersebut, Said Didu juga menyinggung kasus KM 50, pembubaran organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI), serta dugaan upaya pengambilalihan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat. Ia juga menyoroti penggunaan aparat untuk kepentingan politik dan pembagian jabatan di badan usaha milik negara kepada para relawan dan tim sukses.
Pernyataan Said Didu muncul di tengah polemik mengenai ijazah Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka. Jokowi sebelumnya menyebut adanya dugaan operasi politik di balik isu ijazah yang melibatkan namanya dan Gibran, yang kemudian memicu reaksi dari berbagai tokoh, termasuk Said Didu dan Denny Indrayana. Dedy Nur Palakka menilai bahwa dinamika tersebut justru masih memberikan keuntungan politik bagi Jokowi, yang menjadi bagian dari perdebatan mengenai pengaruhnya setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
