Cipta Panca Laksana, seorang politikus dari Partai Demokrat, menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Panca mengungkapkan pandangannya tersebut sebagai respons terhadap unggahan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, di media sosial X.
Said Didu sebelumnya mengisyaratkan adanya operasi politik yang diduga melibatkan Jokowi dalam proses pengangkatan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dalam komentarnya, Panca menekankan penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) yang melibatkan nama Airlangga Hartarto, mantan Ketua Umum Partai Golkar. Ia berpendapat bahwa proses hukum ini menjadi salah satu alasan di balik pengunduran diri Airlangga dari jabatannya, yang kemudian diikuti oleh peralihan kepemimpinan Golkar kepada Bahlil.
Abuse of Power yang Diduga Dilakukan Jokowi
Panca menyatakan, "Itu salah satu abuse of power yang dilakukan Jokowi saat berkuasa, memanfaatkan aparat penegak hukum. Dengan sprindik APH Airlangga Hartarto langsung lemes, dan menyerahkan tampuk kekuasaan di Golkar ke Bahlil!" ungkapnya dalam unggahan di akun X miliknya pada Selasa (20/10/2026).
Polemik Operasi Politik dan Mundurnya Airlangga Hartarto
Sebelumnya, Said Didu juga menyoroti istilah operasi politik yang berkaitan dengan isu ijazah Jokowi dan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mengunggah berita mengenai kritik yang disampaikan oleh politikus Partai Golkar, Andi Sinulingga, terhadap Jokowi. Andi mempertanyakan dugaan operasi politik yang berlangsung selama satu dekade pemerintahan Jokowi, yang menurutnya digunakan untuk merusak reputasi politik seseorang.
Menanggapi hal tersebut, Said Didu mengarahkan kritiknya kepada Jokowi dengan menyebutkan pergantian kepemimpinan di Partai Golkar. "Hahaha @Golkar5 membicarakan dirinya sendiri. Operasi politik Jokowilah yg menjadoakan @bahlillahadalia jadi Ketua Umum Partai Golkar - tapi kalian semua pasrah dan patuh sampai sekarang," tulisnya dalam unggahan yang kemudian direspon oleh Panca.
Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Agustus 2024. Setelah pengunduran dirinya, Bahlil Lahadalia terpilih sebagai ketua umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar yang berlangsung pada bulan yang sama. Pergantian kepemimpinan ini terjadi di tengah dinamika politik menjelang pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Polemik mengenai istilah operasi politik kembali mencuat setelah Jokowi menyebut bahwa isu ijazah dirinya dan Gibran merupakan bagian dari operasi politik yang bertujuan untuk merusak reputasi politik. Pandangan Panca mengenai dugaan penyalahgunaan kekuasaan serta keterkaitan proses hukum dengan pergantian kepemimpinan Golkar mencerminkan sudut pandangnya dalam arena politik, meskipun pernyataannya tidak serta merta membuktikan adanya intervensi dalam proses hukum tersebut.
