Demonstrasi buruh yang berlangsung pada 24 September 2026 berjalan dengan relatif tertib. Kekhawatiran masyarakat terkait potensi kekacauan yang dikenal sebagai Black September tidak terjadi, berkat koordinasi yang baik antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga keamanan nasional. Keberhasilan dalam menjaga ketertiban selama aksi tersebut tidak terlepas dari peran strategis Polri yang bekerja sama dengan TNI.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya telah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran kewilayahan, termasuk Polda Metro Jaya, untuk mengutamakan pendekatan yang humanis dan persuasif dalam menghadapi para demonstran. Selain itu, pengaturan lalu lintas yang situasional juga dipersiapkan dengan baik agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan normal dan tidak terganggu secara signifikan oleh demonstrasi. Langkah-langkah antisipatif ini terbukti efektif dalam mencegah terjadinya konflik yang lebih besar di lapangan.
Demonstrasi Sebagai Cermin Demokrasi
Boni Hargens, seorang analis politik dan hukum yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), menyatakan bahwa rangkaian demonstrasi yang terjadi di Indonesia mencerminkan kedewasaan dan kematangan sistem demokrasi. Dia menegaskan bahwa kebebasan sipil dan hak politik warga tidak hanya dijamin secara konstitusi, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Aksi-aksi demonstrasi yang ada mencerminkan bahwa demokrasi kita sudah mapan, terutama dalam menjamin kebebasan sipil dan hak politik warga,” ungkapnya, yang juga merupakan dosen ilmu hukum di Universitas Krisnadwipayana.
Transformasi Polri Menuju Pendekatan Humanis
Lebih lanjut, Boni Hargens memberikan apresiasi terhadap transformasi budaya dan paradigma yang terjadi di institusi Polri. Dia menilai bahwa arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada seluruh jajaran Bhayangkara untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam menghadapi aksi demonstrasi merupakan cerminan nyata pergeseran paradigma kepolisian dalam merespons gerakan masyarakat sipil dengan lebih bijaksana dan bermartabat.
“Narasi pendekatan humanis yang dilontarkan Kapolri mencerminkan suksesnya transformasi paradigma dan budaya institusi kepolisian dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” tambahnya.
Boni menekankan bahwa demonstrasi buruh pada 24 September 2026 ini menjadi momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. “Keberhasilan menjaga ketertiban tanpa mengorbankan hak berdemonstrasi warga negara menunjukkan bahwa negara mampu hadir sebagai fasilitator ruang sipil yang aman, bukan sekadar kekuatan penekan,” ujarnya.
