Komisi IX DPR menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Badan Gizi Nasional (BGN) yang berencana menghibahkan sepeda motor listrik kepada guru honorer di sejumlah daerah. Motor listrik tersebut sebelumnya dibeli untuk kebutuhan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) namun dinilai tidak tepat sasaran.
Wakil Ketua Komisi IX, Yahya Zaini, menyampaikan bahwa hibah ini merupakan langkah yang tepat agar aset yang telah dibeli dengan anggaran negara dapat dimanfaatkan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. "Waktu rapat dengan Komisi IX, ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut," ungkap Yahya.
Kritik Terhadap Pengadaan Motor Listrik
Meski mendukung rencana hibah, Yahya menegaskan bahwa ia tidak setuju dengan pengadaan motor listrik untuk operasional SPPG sejak awal. Ia berpendapat bahwa kendaraan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan nyata para pengelola dapur yang tidak memerlukan mobilitas tinggi dalam tugas mereka.
Politisi dari Partai Golkar ini juga menyoroti bahwa Komisi IX tidak pernah menerima laporan mengenai proyek pengadaan motor listrik tersebut, sehingga pengawasan DPR atas penggunaan anggaran BGN di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana tidak dapat berjalan dengan baik. Selain itu, ia mencatat bahwa proses pengadaan tidak profesional karena perusahaan penyedia kendaraan tidak memiliki jaringan dealer atau layanan purna jual yang memadai. Yahya juga menyesalkan adanya indikasi mark-up harga dalam pengadaan ini.
Optimalisasi Aset oleh BGN
Walaupun terdapat berbagai catatan kritis, Yahya tetap menghargai komitmen Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, yang berupaya mengoptimalkan aset yang sudah ada. Agustina menjelaskan bahwa motor listrik tersebut dibeli pada masa kepemimpinan BGN sebelumnya dan BGN akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk langkah hukum dan administrasi yang diperlukan.
"Iya. Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan," jelas Agustina setelah rapat di Kompleks Parlemen.
Agustina menegaskan bahwa evaluasi ketat akan dilakukan tidak hanya pada motor listrik, tetapi juga pada semua barang dan perangkat teknologi informasi yang dibeli pada tahun 2025. Menurutnya, optimalisasi pemanfaatan aset yang ada merupakan bagian dari strategi BGN untuk efisiensi anggaran pada tahun 2026. Dengan memanfaatkan barang yang sudah ada, pengadaan baru untuk fungsi serupa akan dihapus dari anggaran.
"Nah, itu salah satu cara juga 2026 kami sisir anggarannya, kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025, kami bilang 'no'. Itu enggak ada lagi di 2026 lakukan," tutup Agustina.
