Dukungan Jalur Hukum dan Penolakan Perlindungan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungannya bagi para korban maupun orang tua murid yang ingin menempuh jalur hukum terkait dugaan kasus pelecehan yang dilakukan seorang oknum guru di SMKN 27 Jakarta.
Saat ditemui di Jakarta Timur pada Jumat (9/10/2026), Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan memberi ruang perlindungan maupun pendampingan hukum terhadap guru yang bersangkutan.
"Kalau ada yang melakukan proses hukum, kami persilakan, karena mungkin ada orang tua atau pun anak yang merasa untuk diproses hukum, kami persilakan," ujar Pramono.
"Pemerintah DKI Jakarta sama sekali tidak akan memberikan perlindungan atau pun ikut campur dalam persoalan penegakan hukum yang berkaitan dengan guru di SMK 27," imbuhnya menegaskan.
Keputusan Final: Larangan Mengajar di Jakarta
Selain mendukung pengusutan secara hukum, Pramono mengambil langkah tegas dengan mencabut hak mengajar guru tersebut di seluruh wilayah Jakarta. Tindakan itu diputuskan lantaran dugaan perbuatan serupa diketahui bukan pertama kali terjadi.
"Sehingga tidak ada ruang lagi bagi yang bersangkutan untuk menjadi pendidik di Jakarta. Saya sudah sampaikan itu dan ini sudah menjadi keputusan final," kata Pramono.
Berawal dari Media Sosial
Kasus dugaan pelecehan dan tindak kekerasan ini mencuat ke publik setelah seorang warganet melalui akun Threads @nrfsyahab membagikan ceritanya. Akun tersebut menceritakan rekam jejak sang guru saat mengajar mata pelajaran seni budaya di bangku SMP, di mana oknum pendidik tersebut kerap mencubit siswa yang belum menghafal materi praktik. Pemilik akun mengaku terkejut ketika mengetahui figur tersebut kini bertugas di SMKN 27 Jakarta.
Unggahan itu lantas viral dan memicu pengakuan dari sejumlah pengguna Threads lainnya yang membagikan pengalaman serupa, bahkan beberapa di antaranya mengaku sempat menjadi korban dugaan pelecehan oleh guru yang sama.
