Heru Subagia, seorang pengamat politik, mengungkapkan bahwa dukungan yang berulang kali diberikan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencalonkan diri lagi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mencerminkan adanya kekhawatiran politik yang signifikan. Ia menegaskan bahwa di balik pernyataan Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, yang menegaskan bahwa dukungan partainya terhadap Prabowo tidak akan berubah, terdapat tantangan strategis yang harus dihadapi oleh PAN menjelang Pemilu 2029.
Menurut Heru, tantangan ini bukan hanya berkaitan dengan kemampuan PAN untuk mempertahankan posisinya dalam pemerintahan, tetapi juga melibatkan persaingan kekuatan di parlemen serta kemungkinan perubahan ambang batas parlemen. Ia berpendapat bahwa Pemilu 2029 bisa menjadi momen yang mengkhawatirkan bagi PAN, terutama jika mereka harus bersaing dengan partai-partai besar dalam menentukan arah kebijakan politik nasional. "Secara lahir dan batin, totalitas sudah menyatakan dukungan ke Prabowo. Demikian juga dalam beberapa ini Golkar juga sudah meyakinkan, bahkan dari pihak Gerindra mengucapkan terima kasih, dukungan Golkar juga mendukung Prabowo dua periode," ujarnya.
Situasi Politik yang Mencemaskan bagi PAN
Heru menambahkan bahwa analisisnya tentang posisi PAN menjelang Pemilu 2029 didasarkan pada perkembangan politik terkini serta informasi yang diperolehnya dari berbagai sumber di lingkungan kekuasaan. Ia menyebutkan bahwa dalam konteks Pemilu 2029, baik untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pilpres, situasinya sangat menakutkan dan mengkhawatirkan. Heru menilai bahwa PAN perlu mempertimbangkan berbagai kemungkinan perubahan dalam peta koalisi politik sebelum merumuskan strategi untuk menghadapi kontestasi mendatang.
Ia berpendapat bahwa meskipun dukungan terhadap Prabowo dapat menjadi bagian dari strategi untuk menjaga kedekatan dengan pemerintahan, hal tersebut tidak menjamin bahwa PAN akan memiliki posisi tawar yang setara dengan partai-partai lain dalam koalisi. Heru juga mengingatkan tentang potensi perubahan konfigurasi politik jika partai-partai besar memperkuat dukungan mereka kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Peluang PDIP Bergabung dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran
Salah satu isu yang menarik perhatian Heru adalah kemungkinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) semakin mendekat kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyebutkan adanya informasi yang beredar mengenai komunikasi politik antara PDIP dan pemerintahan saat ini. Namun, ia menekankan bahwa hal ini hanya merupakan analisis dan informasi yang berkembang di kalangan politik, bukan kepastian bahwa PDIP telah memutuskan untuk bergabung secara penuh. Heru menegaskan bahwa jika skenario ini terjadi, peta kekuatan politik di pemerintahan dan parlemen bisa mengalami perubahan yang signifikan.
Heru juga mengingatkan bahwa jika PDIP bergabung secara penuh untuk mendukung pemerintahan Prabowo, PAN perlu mempertimbangkan kembali posisi dan kontribusinya dalam koalisi tersebut. Ia mempertanyakan sejauh mana dukungan PAN terhadap Prabowo untuk dua periode akan sejalan dengan keuntungan politik yang dapat diperoleh partai tersebut, baik dalam pemerintahan maupun dalam pencalonan presiden pada 2029.
Ambang Batas Parlemen Jadi Isu Strategis
Heru juga menyoroti sikap PAN terkait wacana ambang batas parlemen sebesar 6 persen. Ia berpendapat bahwa posisi ini bisa menjadi masalah strategis bagi PAN jika ambang batas parlemen pada Pemilu 2029 ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku pada Pemilu 2024. Heru menyatakan bahwa jika PAN menginginkan ambang batas tetap di 4 persen sementara wacana kenaikan menjadi 6 persen semakin kuat, partai tersebut perlu mempertimbangkan konsekuensinya terhadap peluang mereka untuk mempertahankan kursi di DPR RI.
Heru menilai bahwa pernyataan PAN yang mendukung ambang batas 6 persen dapat menjadi ancaman bagi partai itu sendiri, yang saat ini masih bertahan di ambang batas moderat 4 persen. Ia juga menunjukkan adanya perbedaan kepentingan politik antara PAN dan PDIP dalam menyikapi ambang batas parlemen, yang dapat memengaruhi peluang partai-partai dengan perolehan suara kecil dan menengah untuk tetap memiliki perwakilan di DPR RI.
Oleh karena itu, Heru menekankan bahwa sikap PAN mengenai ambang batas parlemen harus dilihat dalam konteks strategi partai untuk menghadapi Pileg 2029, bukan sekadar sebagai pernyataan dukungan terhadap perubahan aturan.
Posisi Tawar Golkar yang Lebih Kuat
Selain PDIP, Heru juga mengamati langkah Partai Golkar yang telah menyatakan dukungan kepada Prabowo untuk menjabat presiden selama dua periode. Ia berpendapat bahwa dukungan yang diberikan Golkar sejak awal dapat menjadi modal politik yang penting dalam membangun posisi tawar di hadapan Prabowo. Heru membandingkan kekuatan PAN dan Golkar berdasarkan jumlah kursi yang diperoleh kedua partai di DPR RI pada Pemilu 2024, di mana Golkar memiliki jumlah kursi yang lebih banyak dibandingkan PAN.
Menurutnya, kondisi ini dapat memengaruhi perhitungan politik dalam pembentukan koalisi dan pembagian peran di pemerintahan. "Dengan demikian, dengan pernyataan Golkar sejak dini mendukung Prabowo dua periode, otomatis aset properti Senayan Golkar dari awal sudah masuk dalam pertimbangan dan kalkulasi politik," kata Heru.
Ia menegaskan bahwa PAN perlu mempertimbangkan perbedaan kekuatan tersebut saat berupaya mempertahankan pengaruhnya dalam koalisi pendukung Prabowo. Namun, jumlah kursi yang banyak tidak serta merta menentukan pembagian posisi politik dalam koalisi, karena keputusan tersebut tetap bergantung pada dinamika dan kesepakatan antar pihak.
Risiko Kehilangan Posisi Tawar bagi PAN
Melihat berbagai pertimbangan ini, Heru menilai bahwa pernyataan Viva Yoga yang berulang kali menegaskan dukungan PAN kepada Prabowo dapat diartikan sebagai upaya untuk menunjukkan loyalitas politik sekaligus mempertahankan posisi partai. Ia mengingatkan bahwa PAN harus memastikan dukungannya terhadap Prabowo memiliki konsekuensi politik yang sebanding untuk keberlangsungan partai. "Karenanya, ini secara jelas saya katakan bahwa ucapan Viva Yoga yang mendukung sepenuhnya Prabowo dua periode, saya melihat sebagai landscape peristiwa dan juga menjadi proyeksi bagaimana PAN begitu sangat ketakutan, kehilangan kekuasaan, kehilangan perimbangan, kehilangan atensi Prabowo dalam pemerintahan saat ini," ucap Heru.
Ia juga menekankan bahwa PAN perlu mempersiapkan strategi secara maksimal untuk menghadapi Pileg 2029, karena kemampuan untuk mempertahankan kursi di DPR RI akan memengaruhi posisi tawar partai dalam koalisi politik mendatang. Heru menekankan bahwa dukungan kepada Prabowo tidak cukup hanya disampaikan melalui pernyataan politik, tetapi PAN juga harus memastikan bahwa perolehan suara pada Pileg 2029 mampu menjaga keberadaan dan pengaruhnya di parlemen.
Heru menilai tantangan terbesar bagi PAN adalah menjaga keseimbangan antara loyalitas kepada Prabowo dan kepentingan partai untuk mempertahankan kekuatan legislatif. Jika ambang batas parlemen meningkat, PAN berpotensi menghadapi tuntutan untuk memperoleh suara lebih besar agar tetap dapat menempatkan wakilnya di DPR RI. "Hingga saya pikir PAN melalui Viva Yoga mengucapkan dukungan berulang kali kepada publik, peristiwa-peristiwa politik yang menyertainya termasuk komitmen loyalitas terhadap Prabowo sesungguhnya adalah kekhawatiran, kepanikan, dan juga yang saya katakan sebagai peristiwa halusinasi politik ketika betul-betul trauma paling horor ketika PAN sendiri pada akhirnya tidak lolos di parlemen akibat posisi tawar atau juga parliamentary threshold yang nantinya disepakati di atas 4 persen," kuncinya.
