Dian Sandi Utama, Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), meyakini bahwa Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden, memiliki kesempatan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia di masa mendatang. Ia bahkan meramalkan bahwa Gibran dapat melangkah ke kursi kepresidenan setelah mendampingi Prabowo Subianto selama dua periode.
Pernyataan ini disampaikan oleh Dian dalam sebuah diskusi publik yang disiarkan oleh Nusantara TV, di mana ia menanggapi berbagai kritik dan gugatan yang terus ditujukan kepada Gibran, termasuk isu mengenai latar belakang pendidikan Gibran. Dian membandingkan situasi yang dihadapi Gibran saat ini dengan perjalanan politik ayahnya, Joko Widodo, ketika menjabat sebagai presiden.
Perbandingan dengan Joko Widodo
Menurut Dian, Gibran mengalami pola serangan yang mengingatkan pada pengalaman yang dialami oleh Jokowi. Ia berpendapat bahwa tekanan politik yang terus muncul tidak akan menghalangi Gibran untuk membangun karier politik yang lebih panjang. "Bagi saya, saya melihat Mas Gibran ini persis seperti melihat Pak Jokowi waktu dulu. Diuyak-uyak oleh penyerangnya itu sekian lama," ujarnya.
Dian juga menyoroti bahwa kritik dan gugatan terhadap Gibran sudah berlangsung sejak awal masa jabatannya, termasuk gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Dari mulai menjabat diserang sampai hari ini, digugat di MK dan lain-lain," katanya. Ia justru melihat situasi ini sebagai bagian dari perjalanan politik Gibran dan meyakini bahwa Gibran akan menjadi kepala negara setelah menyelesaikan tugasnya bersama Prabowo. "Saya jadi ada keyakinan suatu saat nanti Mas Gibran ini akan jadi Presiden setelah mendampingi Pak Prabowo dua periode," ucapnya.
Polemik Pendidikan Gibran
Pernyataan Dian tersebut muncul di tengah perdebatan mengenai posisi politik Gibran, terutama setelah putusan MK pada 6 Oktober 2026 yang berkaitan dengan gugatan persyaratan pendidikan wakil presiden. Dian juga mengangkat isu mengenai dokumen pendidikan Gibran yang masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Ia mengungkapkan ketidakpahaman mengapa dokumen yang telah dipublikasikan masih menjadi objek perdebatan. Ia menyebutkan dokumen pendidikan Gibran yang berkaitan dengan Orchid Park Secondary School di Singapura, Advanced Diploma, serta pendidikan tinggi di University of Bradford melalui kerja sama dengan Management Development Institute of Singapore (MDIS). "Diberikan ijazah Orchid Park dianggap itu SMP, diberikan ijazah Advanced Diploma itu dianggap itu kursus, diberikan ijazah Bradford yang kerja sama dengan MDIS itu pun dianggap tadi Mas Roy bilang itu hanya dibayar-bayar," jelas Dian.
Ia kemudian mempertanyakan apa yang sebenarnya diinginkan oleh pihak-pihak yang terus mempersoalkan latar belakang pendidikan Gibran. "Benar-benar kita enggak ngerti apa yang diinginkan," katanya. Polemik ini berkaitan dengan putusan MK dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, di mana MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Namun, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden, menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.
Meski demikian, pertimbangan mengenai dokumen pendidikan tersebut kembali memicu perdebatan politik dan hukum. Selain isu pendidikan, Dian mengaitkan serangan terhadap Gibran dengan penolakan terhadap kepemimpinan keluarga Jokowi. Ia merujuk pada pernyataan seseorang bernama Mulyono yang, menurut Dian, pernah mewakili gerakan untuk merebut kembali kemerdekaan. Dian menganggap pernyataan tersebut mencerminkan sikap penolakan terhadap keluarga Jokowi. "Tahun lalu Pak Mulyono yang mewakili gerakan merebut kembali kemerdekaan pernah mengatakan bahwa sampai kapan pun kami akan terus melakukan perlawanan dan menyerang keluarga Pak Jokowi, karena kami tidak mau dipimpin oleh keluarga Pak Jokowi," tuturnya.
Dian menegaskan bahwa rekaman pernyataan tersebut masih dapat ditemukan di YouTube dan menghubungkan pernyataan itu dengan berbagai kritik dan gugatan yang kini diarahkan kepada Gibran maupun Jokowi. "Tayangan itu masih ada di YouTube dan inilah lanjutannya, serang-serangan terhadap Mas Gibran, Pak Jokowi, inilah yang terjadi hari ini," ujarnya. Pernyataan Dian ini menunjukkan cara PSI memahami tekanan politik terhadap Gibran, bukan hanya sebagai isu dokumen pendidikan, tetapi juga sebagai bagian dari pertarungan politik yang melibatkan keluarga Jokowi. Meskipun demikian, keyakinan Dian mengenai peluang Gibran untuk menjadi presiden tetap merupakan sebuah prediksi politik. Jalan menuju kursi kepresidenan akan ditentukan oleh banyak faktor, termasuk dukungan partai, pilihan pemilih, dinamika koalisi, serta persyaratan konstitusional dalam pemilihan presiden.
