Jakarta, sejumlah ekonom menilai bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen yang ditetapkan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 merupakan sebuah target yang cukup ambisius. Mereka berpendapat bahwa pencapaian target tersebut memerlukan akselerasi dalam investasi produktif, sektor manufaktur, ekspor, serta peningkatan daya beli masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RAPBN 2027 dalam pidato mengenai RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di DPR RI pada Jumat, 14 Agustus. Dalam rencana tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen, dengan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dan pendapatan negara mencapai Rp3.426 triliun.
Analisis Ekonomi dan Tantangan yang Dihadapi
Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, menilai bahwa target pertumbuhan tersebut cukup ambisius jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Ia menyatakan, "Target pertumbuhan 6 persen cukup ambisius jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi saat ini," dalam keterangannya kepada media.
Andry juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mencapai 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II 2026 dan 5,45 persen sepanjang semester I 2026. Pertumbuhan tersebut didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi pada tahun 2027 akan semakin besar karena ruang fiskal yang semakin terbatas. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan harus lebih banyak berasal dari investasi swasta, industri manufaktur, ekspor, serta penguatan daya beli masyarakat.
Investasi memang mengalami pertumbuhan sebesar 6,87 persen pada kuartal II 2026, namun Andry menilai bahwa laju tersebut masih perlu dipercepat dan diarahkan ke sektor-sektor yang mampu menciptakan kapasitas produksi baru. Ia menambahkan, "Jika percepatan investasi terlalu bergantung pada barang modal impor, sebagian dampak pertumbuhan justru akan mengalir keluar melalui kenaikan impor." Ia berpendapat bahwa pencapaian target 6 persen tetap mungkin, namun memerlukan akselerasi yang lebih kuat dari sektor swasta dibandingkan dengan kondisi saat ini.
Pentingnya Pengelolaan Belanja Negara
Andry juga mengingatkan bahwa kenaikan belanja negara menjadi Rp4.097,2 triliun perlu dianalisis secara lebih mendalam. Ia menekankan bahwa perbandingan tidak cukup dilakukan hanya dengan pagu APBN 2026 yang sebesar Rp3.842,7 triliun, karena outlook belanja tahun ini telah mencapai sekitar Rp3.942,4 triliun. Dengan menggunakan outlook tersebut, kenaikan belanja untuk tahun 2027 hanya sekitar 3,9 persen. Setelah memperhitungkan inflasi sekitar 2,5 persen, pertumbuhan belanja secara riil hanya sekitar 1,4 persen. "Jadi secara riil, ekspansi belanja negara cukup terbatas," ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah menargetkan defisit anggaran turun dari outlook 2026 yang sebesar 2,85 persen terhadap PDB menjadi 2,40 persen pada 2027. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin meningkatkan target pertumbuhan sambil menjalankan kebijakan fiskal yang lebih ketat. Andry menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap tambahan belanja dapat berdampak positif pada produktivitas, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan daya beli masyarakat.
Terkait rencana efisiensi pengadaan pemerintah, Andry berpendapat bahwa konsolidasi pengadaan melalui penguatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah langkah yang tepat. Pemerintah sebelumnya memperkirakan potensi efisiensi mencapai Rp360 triliun jika penghematan mencapai 30 persen dari belanja pengadaan yang sekitar Rp1.200 triliun. Namun, ia mengingatkan bahwa angka tersebut merupakan potensi, bukan ruang fiskal yang sudah tersedia. "Efisiensi harus dihitung dari penurunan biaya untuk barang atau jasa dengan kualitas dan jumlah yang sama, bukan sekadar selisih antara harga dan nilai saja," ujarnya.
Andry juga menekankan bahwa penguatan LKPP harus tetap menjaga kompetisi, akses bagi UMKM, dan penggunaan produk dalam negeri. Keberhasilan efisiensi tidak seharusnya diukur dari besarnya angka penghematan yang diumumkan, melainkan dari pengurangan belanja yang benar-benar terjadi tanpa menurunkan kualitas layanan publik.
Mengenai rencana Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, Andry menilai kebijakan tersebut penting untuk meningkatkan transparansi transaksi dan memperkuat posisi Indonesia dalam pembentukan harga komoditas. Namun, ia memperingatkan bahwa keberadaan bursa tidak otomatis menjadikan Indonesia sebagai penentu harga dunia. "Harga yang kredibel membutuhkan volume transaksi besar, jumlah pembeli dan penjual yang memadai, standar kualitas yang jelas, serta mekanisme pembentukan harga yang dipercaya pasar," jelasnya.
Andry menekankan bahwa tantangan pemerintah tidak hanya terletak pada pembentukan institusi bursa, tetapi juga memastikan bahwa transaksi komoditas strategis benar-benar masuk ke dalam bursa dan harga yang terbentuk mencerminkan kondisi pasar.
Analis Senior dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, menilai bahwa arah RAPBN 2027 cukup ambisius dan menarik secara konsep. Namun, ia mengingatkan bahwa tingkat keberhasilan masih sangat bergantung pada kualitas eksekusi. Ronny berpendapat bahwa pertumbuhan 6 persen bukanlah hal yang mustahil, tetapi memerlukan sumber pertumbuhan yang lebih kuat daripada sekadar ekspansi belanja pemerintah. "Jadi saya melihat target 6 persen sebagai target yang menantang tetapi masih realistis, dengan syarat eksekusinya jauh lebih baik daripada business as usual," ujarnya.
Ronny juga menekankan pentingnya mendorong investasi produktif, sektor manufaktur, ekspor bernilai tambah, produktivitas tenaga kerja, serta konsumsi rumah tangga yang didukung oleh peningkatan pendapatan riil. Ia mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengombinasikan ekspansivitas belanja dengan disiplin fiskal. Namun, ia mengingatkan bahwa kenaikan anggaran tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan jika sebagian besar terserap untuk belanja rutin atau program dengan multiplier ekonomi yang rendah. Oleh karena itu, efisiensi belanja harus dimaknai sebagai pergeseran anggaran dari belanja yang kurang produktif menuju program yang memiliki dampak ekonomi yang lebih besar.
Ronny menekankan bahwa setiap rupiah dari APBN harus semakin jelas kaitannya dengan output dan outcome, termasuk berapa lapangan kerja yang tercipta, berapa produktivitas yang meningkat, berapa investasi yang masuk, dan berapa nilai tambah ekonomi yang dihasilkan. Ia juga menilai penguatan tata kelola pengadaan melalui LKPP sangat penting karena inefisiensi pengadaan bukan hanya persoalan administratif.
Ronny berpendapat bahwa jika pengadaan semakin kompetitif, transparan, dan berbasis value for money, anggaran yang sama dapat menghasilkan output ekonomi yang lebih besar. Mengenai Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, ia sepakat bahwa Indonesia perlu meningkatkan posisi tawar sebagai negara produsen komoditas, namun mengingatkan bahwa bursa tidak serta-merta menjadikan Indonesia sebagai price setter. "Jadi bursa harus dilihat sebagai instrumen untuk membangun pricing power, bukan pricing power itu sendiri," katanya.
Ronny juga menilai bahwa rencana dwi kewarganegaraan terbatas bagi talenta istimewa memiliki potensi ekonomi yang besar. Kebijakan ini dapat menjadi instrumen untuk menarik kembali modal manusia Indonesia yang berada di luar negeri, termasuk keahlian, jaringan bisnis, teknologi, dan investasi. Namun, ia mengingatkan bahwa desain regulasi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan masalah hukum, perpajakan, administrasi kependudukan, maupun kewarganegaraan.
Berbeda dengan Andry dan Ronny yang masih melihat target 6 persen sebagai hal yang mungkin dicapai, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai bahwa target tersebut terlalu optimistis. Ia berpendapat bahwa kondisi global dan domestik pada tahun 2027 justru menghadirkan sejumlah risiko terhadap pertumbuhan.
Nailul menyoroti ketidakpastian akibat geopolitik, perang di Timur Tengah, pelemahan pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara, serta perubahan rezim suku bunga di Amerika Serikat dan Jepang. Dari sisi internal, ia memperkirakan risiko El Nino Godzilla, kenaikan harga barang, pelemahan rupiah, kenaikan harga minyak, hingga ancaman PHK massal dapat menekan konsumsi masyarakat. "Kondisi ini bisa menekan dari sisi konsumsi rumah tangga yang selama ini menyumbang lebih dari 50 persen dari pembentukan PDB nasional," jelas Nailul.
Ia bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2027 hanya berada di kisaran 4,7 persen. Nailul juga mencatat bahwa mesin pertumbuhan dari sisi belanja pemerintah tidak lagi sekuat periode sebelumnya. Ia menilai normalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penyesuaian sejumlah program pemerintah dapat membatasi daya ungkit belanja negara.
Selain itu, Nailul mempertanyakan sejumlah asumsi makro dalam RAPBN 2027. Ia menilai target inflasi 2,5 persen dengan batas atas 3,5 persen tidak realistis karena belum cukup memperhitungkan risiko kenaikan harga pangan dan imported inflation. Nailul memperkirakan inflasi dapat mencapai 5,74 persen pada tahun 2027. Ia juga menilai asumsi nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS terlalu optimistis, dengan proyeksi rupiah berpotensi berada di kisaran Rp18.400 per dolar AS pada tahun 2027.
Nailul menjelaskan bahwa nilai tukar rupiah yang melemah disebabkan oleh faktor kepercayaan investor yang masih rendah, di mana masih terjadi capital outflow jika pengelolaan fiskal tidak prudent. Ia juga memproyeksikan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun dapat mencapai 7,5 persen, sementara harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) diperkirakan rata-rata mencapai US$97 per barel.
Dalam hal penerimaan, Nailul menilai target penerimaan perpajakan sebesar Rp2.908 triliun terlalu ambisius. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 4,7 persen dan inflasi 5,74 persen, CELIOS memperkirakan penerimaan perpajakan hanya sekitar Rp2.736 triliun. Untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), ia memperkirakan hanya sekitar Rp447 triliun. Ia juga memproyeksikan realisasi belanja negara lebih rendah dari target pemerintah, yaitu sekitar Rp3.766 triliun. Menurutnya, transfer ke daerah juga perlu ditingkatkan menjadi sekitar Rp957 triliun agar kebutuhan pembangunan daerah dapat terpenuhi.
Dengan proyeksi tersebut, Nailul memperkirakan defisit APBN 2027 sekitar Rp582 triliun atau setara 2 persen terhadap PDB.
