Pertamina Patra Niaga mengungkapkan dukungannya terhadap rencana pemerintah yang akan membatasi pembelian Pertalite bagi kelompok desil 9 dan 10. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah terkait kebijakan ini.
Kesiapan Pertamina dalam Implementasi Kebijakan
Roberth menyatakan, "Soal kemudian pemerintah memiliki beberapa opsi, apakah dari desil, apakah dari pembatasan dengan cara lainnya, kami pikir Pertamina pasti akan siap apabila kebijakan itu sudah official dari pemerintah." Pernyataan ini disampaikan di Cilacap, Jawa Tengah, pada Kamis (10/9). Dia menambahkan bahwa Pertamina akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait, termasuk BPH Migas, untuk penerapan kebijakan tersebut.
Saat ini, Roberth mengaku masih menunggu kepastian mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk desil 9 dan 10. "Kami adalah badan usaha yang akan mengikuti bagaimana arahan dari pemerintah," tegasnya. Rencana pembatasan ini dianggap sebagai langkah untuk mendistribusikan BBM secara lebih tepat sasaran, sehingga subsidi dapat diterima oleh masyarakat yang berhak.
Tujuan Pembatasan dan Kriteria Penerima Subsidi
Roberth menjelaskan, "Nah, tentunya semangat yang diusung adalah bagaimana pendistribusian BBM ini tepat sasaran. Regulatornya, penentu kebijakannya, itu ada di pemerintah." Dia menegaskan bahwa penyaluran BBM bersubsidi seharusnya ditujukan untuk masyarakat yang tidak mampu dan layak menerima subsidi.
Dengan adanya pembatasan ini, masyarakat yang tergolong dalam desil 9 dan 10 diharapkan beralih ke penggunaan BBM non-subsidi. "Energi subsidi ini bisa diterima dengan tepat, dengan baik, oleh masyarakat yang memang berhak dan layak untuk menerima subsidi. Pertamina akan support," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah sedang memperbaiki data warga yang termasuk dalam kategori desil 9 dan 10, karena ada keberatan dari masyarakat terkait kriteria penerima BBM subsidi. Purbaya menyatakan, "Makanya sedang diperbaiki itu data DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya."
Mengenai waktu pelaksanaan pembatasan ini, pemerintah masih mengamati kondisi ekonomi dan menyelesaikan persiapan teknis. "Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan," ungkap Purbaya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, juga menambahkan bahwa rencana pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10 masih dalam tahap kajian.
Bahlil menekankan bahwa saat ini kebijakan pengisian Pertalite masih mengikuti aturan yang berlaku. "Pembatasan Pertalite sekarang kan kita masih dalam kajian, lagi dikaji. Kalau sampai dengan keputusan kajian belum ada, masih seperti sekarang ini," jelasnya. Dia juga berpendapat bahwa tidak pantas jika masyarakat yang termasuk dalam kategori desil 9 dan 10 masih menggunakan BBM bersubsidi.
"Desil 9 dan 10 itu kan seperti saya. Kalau mobil saya kan agak pakai BBM yang.. Masa kita pakai subsidi? Ya sudah lah yang kaya yang sudah mampu itu jangan ambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berat penerimanya," tutup Bahlil.
