Update
Politik

Evaluasi PDIP Terhadap Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

PDI Perjuangan menilai banyak hal yang perlu dievaluasi setelah dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka mencatat sejumlah masalah yang harus...

Kalula Putri 20 October 2026 60 pembaca fajar.co.id fajar.co.id
Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (21/9/2023). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (21/9/2023). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela

PDI Perjuangan (PDIP) menyampaikan bahwa terdapat banyak hal yang perlu dievaluasi setelah dua tahun pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menyatakan, "Ada banyak rapor merah dan catatan kritis yang wajib kita evaluasi bersama secara total," dalam sebuah unggahan di Instagram @pdiperjuangan pada Selasa (20/10/2026).

Menurut Djarot, evaluasi tersebut mencakup berbagai isu, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan masalah korupsi. "Tepat dua tahun sejak dilantiknya Pak Prabowo-Gibran, tentu dalam dua tahun ini ada banyak hal yang perlu kita evaluasi. Banyak sekali," ungkapnya.

Kondisi Indonesia yang Memprihatinkan

Djarot menegaskan bahwa selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Indonesia tidak berada dalam kondisi yang baik. "Sepanjang dua tahun ini kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja," tulisnya. Ia berpendapat bahwa penilaian tersebut harus didasarkan pada realitas yang dihadapi masyarakat. "Penilaian harus berpijak pada persoalan riil di akar rumput, bukan sekadar untuk menyenangkan pihak penguasa," jelasnya.

Lima Poin Evaluasi yang Ditekankan

PDIP mengidentifikasi lima poin penting yang perlu dievaluasi dalam pemerintahan saat ini. Pertama, terkait dengan karhutla, di mana penanganannya dinilai lambat dan masih terjebak dalam pola reaktif tanpa langkah antisipasi, yang menyebabkan penderitaan bagi makhluk hidup. Kedua, program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami implementasi yang carut-marut di lapangan, disertai polemik teknis serta kasus keracunan massal.

Ketiga, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan proyek dengan anggaran triliunan rupiah yang berjalan tanpa konsep unit usaha dan indikator yang jelas. Keempat, tingginya angka pengangguran yang menunjukkan belum adanya terobosan konkret dari pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Terakhir, ambruknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencerminkan kegagalan dalam menjaga stabilitas pasar keuangan, ditandai dengan melemahnya nilai rupiah secara drastis serta penurunan IHSG yang signifikan.

Artikel Terkait