Peneliti dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, mengidentifikasi beberapa faktor yang berkontribusi pada penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Salah satu faktor utama yang berhubungan dengan turunnya kepuasan ini adalah pandangan masyarakat terhadap keadaan ekonomi yang dinilai memburuk dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Penyebab utamanya adalah persepsi publik mengenai terutama keadaan ekonomi yang memburuk dalam periode yang sama,” ungkap Saidiman dalam sebuah diskusi yang disiarkan di YouTube Menyala Media pada Rabu (23/9/2026). Selain itu, penilaian masyarakat terhadap situasi politik dan penegakan hukum juga berperan dalam menentukan kepuasan terhadap pemerintah.
Persepsi Negatif Masyarakat
Menurut Saidiman, persepsi negatif di masyarakat juga muncul terkait kondisi politik dan penegakan hukum. Ia menekankan pentingnya evaluasi masyarakat terhadap dua program unggulan pemerintahan Prabowo, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDMP). “Bahkan evaluasi negatif juga disampaikan oleh warga terhadap dua program utama pemerintahan Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih,” jelasnya.
Saidiman menambahkan bahwa analisis statistik menunjukkan bahwa penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, penegakan hukum, serta dua program tersebut memiliki hubungan signifikan dengan penurunan approval rating Presiden Prabowo. “Jadi berdasarkan ini kita melakukan uji statistik itu punya hubungan yang signifikan dengan approval rating yang turun,” ujarnya.
Data Survei dan Perbandingan dengan Jokowi
Hasil survei SMRC yang dilakukan pada periode Juli 2026 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo berada di angka 51,1 persen. Angka ini mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan November 2025 yang tercatat 81,2 persen. Pada survei tersebut, 46,9 persen responden menyatakan kurang atau tidak puas.
Survei melibatkan 749 responden berusia 17 tahun ke atas yang dipilih secara acak dengan metode double sampling, dan wawancara dilakukan melalui telepon serta tatap muka dengan margin of error sekitar 3,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Saidiman juga membandingkan pola dukungan publik terhadap Prabowo dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di awal masa pemerintahannya. Ia mencatat bahwa dukungan terhadap Jokowi pada awal pemerintahan relatif rendah, namun meningkat dalam dua tahun pertama.
“Kalau kita melihat misalnya di era Pak Jokowi, elektabilitas Pak Jokowi waktu itu kan mulai dari rendah di awal pemerintahan sampai di tahun kedua itu mengalami kenaikan,” jelasnya. Berbeda dengan Prabowo yang memulai pemerintahannya dengan tingkat dukungan publik yang tinggi, tetapi mengalami penurunan.
Koalisi Besar dan Persepsi Publik
Saidiman juga menyoroti perbedaan konfigurasi politik antara pemerintahan Jokowi dan Prabowo. Ia menjelaskan bahwa Jokowi pada awal masa jabatannya memiliki dukungan koalisi di parlemen yang relatif minoritas, namun dukungan publik meningkat seiring waktu. Sementara itu, Prabowo memiliki dukungan partai politik yang besar di kalangan elite, tetapi hal ini tidak sepenuhnya tercermin dalam pandangan masyarakat.
“Prabowo justru sebaliknya mengalami penurunan di tengah dukungan partai politik yang sangat besar,” kata Saidiman. Ia menilai bahwa dukungan dari elite politik tidak selalu mencerminkan pandangan masyarakat umum. “Prabowo dengan aspirasi dari tingkat bawah. Jadi elite-elitnya mendukung Pak Prabowo ini tampaknya tidak merupakan representasi dari pandangan umum masyarakat kita sekarang,” ujarnya.
Saidiman menambahkan bahwa masyarakat saat ini cenderung lebih kritis dalam mengevaluasi kinerja pemerintah. Program unggulan seperti MBG dan KDMP juga menjadi sorotan dalam evaluasi publik. Survei SMRC menunjukkan bahwa kepuasan terhadap pelaksanaan MBG menurun dari 62,5 persen pada November 2025 menjadi 33,8 persen pada Juli 2026, dengan 61,6 persen responden menyatakan tidak puas.
“Karena ini program unggulan, idealnya program ini yang kemudian bisa menaikkan popularitasnya, tapi ternyata ini dipersepsi sangat negatif sekarang,” pungkasnya.
