Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menunjukkan ketidakpuasan terhadap oknum yang menjual kartu layanan transportasi umum gratis di media sosial. Dia menegaskan akan mengambil langkah tegas jika ada indikasi keterlibatan pihak internal dalam praktik tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Pramono saat berada di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 20 Mei 2026. "Saya kebetulan mengikuti dan saya meminta untuk siapa pun yang melakukan itu, termasuk kalau kemudian ada indikasi keterlibatan orang dalam, maka saya minta untuk diambil tindakan yang tegas," ujarnya.
Transparansi dalam Layanan Transportasi
Pramono menjelaskan bahwa sistem layanan transportasi di Jakarta saat ini dijalankan dengan prinsip keterbukaan dan transparansi, termasuk dalam pemberian kartu layanan gratis kepada kelompok masyarakat tertentu. "Karena sekarang ini bagian dari transparansi untuk pengaturan sistem transportasi di Jakarta, termasuk kartu yang dimiliki itu dilakukan secara transparan dan terbuka," tambahnya.
Dia menekankan bahwa praktik jual beli kartu fasilitas transportasi gratis tidak dapat dibiarkan karena dapat merusak prinsip transparansi dalam pelayanan publik yang sedang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Temuan di Media Sosial
Sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan temuan mengenai jual beli Kartu Layanan Gratis (KLG) yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk 15 golongan masyarakat. Kasus ini berawal dari unggahan pengguna di platform Threads dengan akun @lalaputriis, yang menawarkan kartu Jakcard dengan fasilitas gratis untuk naik Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta selama satu tahun penuh.
Akun tersebut menyatakan, "Peminatnya banyak bgt tp aku cuma punya 5 kartu. Dan itu masih otw semua karna harus di regist. Aku ganti ya sistemnya yg duluan tf yg dapet." Beberapa waktu setelahnya, akun tersebut mengumumkan bahwa semua kartu yang ditawarkan telah terjual habis.
