Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa status desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Volume 3 mengalami perubahan yang cukup drastis. Salah satu penyebabnya adalah masuknya sekitar 12 juta data baru dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“Baru masuk 12 juta data baru dari BKKBN yang belum dilakukan verifikasi dan validasi, sehingga loncat-loncat,” ungkap Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (3/9). Saat ini, perubahan data tersebut telah diperbaiki melalui DTSEN Volume 3.1 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Pemutakhiran Data untuk Akurasi
Gus Ipul menambahkan bahwa pemerintah terus melakukan konsolidasi dan pemutakhiran DTSEN untuk meningkatkan akurasi data. Pemutakhiran ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber, termasuk kerjasama dengan pemerintah daerah. “Sekarang sudah distabilkan, dirapikan, diverifikasi, dan validasi. Insyaallah dalam waktu 1-2 minggu ke depan data ini akan makin akurat,” tuturnya.
Ia juga menekankan bahwa perubahan desil tidak serta-merta mengakibatkan seseorang dicoret dari daftar penerima bantuan sosial. Penyaluran bantuan tetap menunggu penetapan penerima pada periode penyaluran. “Misalnya sekarang ini kan ada lonjakan-lonjakan, itu tidak otomatis (bansos) hilang karena kan kita belum menyalurkan. Sementara untuk PBI itu setiap bulan sekali,” jelas Gus Ipul.
Desil Sebagai Indikator Kesejahteraan
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan, menjelaskan bahwa 12 juta data baru ini menjadi sumber pemutakhiran di volume ketiga. Ia menyebutkan bahwa pemutakhiran ini menyebabkan perubahan desil yang terasa sangat signifikan. “Ini langsung dievaluasi oleh BPS dan memang gejala di masyarakat kasuistis langsung kita tindaklanjuti,” ungkap Andy.
Andy juga menekankan bahwa desil dalam DTSEN bukanlah ukuran langsung untuk menentukan status kaya atau miskin seseorang. Desil merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan penduduk secara nasional. Setelah diurutkan dari tingkat kesejahteraan terendah hingga tertinggi, penduduk dibagi menjadi 10 kelompok yang disebut desil. “Desil itu bukan sertifikat kaya dan miskin. Desil tidak bisa disamakan secara ekuivalen dengan penghasilan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa posisi desil seseorang dapat berubah meskipun kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan, karena perubahan tersebut dapat terjadi akibat perubahan kondisi keluarga lain dalam pemeringkatan. “Misalnya bencana di Sumatera banyak orang yang jatuh miskin, maka otomatis desil saya akan naik. Kalau di-ranking ulang secara nasional, ada orang yang turun, maka ada orang yang naik (desilnya),” jelas Andy.
Andy menambahkan bahwa DTSEN diperbarui setiap tiga bulan, sehingga dalam satu tahun terdapat empat versi data. Isu perubahan desil ini banyak dibicarakan karena bertepatan dengan masa pendaftaran perguruan tinggi yang berkaitan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), bersamaan dengan pembaruan DTSEN Volume 3.
Ia menegaskan bahwa desil bukanlah syarat utama untuk menerima bantuan sosial. Desil digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas, sedangkan masing-masing program memiliki kriteria penerima tersendiri. “Maka desil berfungsi memilih 5 orang itu. Yang berada di desil 1 tentu lebih prioritas daripada mereka di desil 4,” ujar Andy.
Selain itu, kriteria penerima bantuan sosial juga melekat pada masing-masing program. Misalnya, meskipun seseorang berada pada desil 1 hingga 4 yang menjadi kelompok prioritas Program Keluarga Harapan (PKH), orang tersebut tetap tidak dapat menerima bantuan jika tidak memenuhi kriteria lain yang ditetapkan, seperti berstatus PNS.
Andy menegaskan bahwa kenaikan desil tidak otomatis berarti seseorang menjadi lebih sejahtera dan kehilangan hak atas bantuan sosial. Penentuan penerima tetap mempertimbangkan kriteria program serta ketersediaan kuota. “Seolah-olah kalau desil naik, sama dengan tambah kaya. Kalau tambah kaya, sama dengan bantuannya hilang. Itu sama sekali tidak benar,” tegasnya.
Ia juga membantah anggapan di masyarakat yang menyatakan bahwa jika bantuan sosial tidak lagi diterima, berarti bantuan tersebut dicabut atau anggarannya dialihkan ke program lain. “Jumlah bantuan sosial itu tetap dan bahkan bertambah. Ada orang yang memenuhi syarat tapi tidak mendapatkan (bansos) karena kuotanya terbatas,” ujarnya.
Masyarakat yang merasa datanya belum sesuai dalam DTSEN dapat mengajukan pemutakhiran data. Pemutakhiran data dapat dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan dengan bantuan operator SIKS-NG, ground check oleh pendamping PKH, BPS, maupun pemerintah daerah, atau secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Pemutakhiran juga dapat dilakukan melalui layanan call center 021-171, WhatsApp 08877-171-171, serta kanal daring dtsen-form.bps.go.id dan perlinsos.kemensos.go.id.
