Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kembali menekankan pentingnya menjaga independensi lembaga negara, terutama Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari segala bentuk tekanan dan intervensi dari kekuasaan eksekutif. Ia menganggap bahwa campur tangan terhadap institusi yang seharusnya independen merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Sinkos Indonesia bersama aktivis Faizal Assegaf pada Jumat, 30 Oktober 2026. Dalam pemaparannya, Hasto mengacu pada buku How Democracies Die karya Steven Levitsky untuk menjelaskan indikator-indikator yang menunjukkan kemunduran sistem demokrasi di suatu negara. Ia berpendapat bahwa salah satu tanda paling jelas dari melemahnya pilar demokrasi adalah ketika pemegang kekuasaan eksekutif mulai mencampuri dan menekan lembaga-lembaga yang seharusnya beroperasi secara mandiri dan netral.
Intervensi Terhadap Lembaga Independen
Hasto secara khusus menyoroti dugaan intervensi terhadap MK dan KPU, yang seharusnya dapat beroperasi tanpa tekanan politik. Ia juga mengingatkan bahwa konstitusi harus selalu menjadi benteng pengaman bagi seluruh elemen bangsa, terutama saat muncul indikasi penyalahgunaan wewenang, manipulasi hukum, atau intervensi struktural. “Konstitusi itu untuk kita semua ketika ada abuse of power, manipulasi hukum, dan intervensi kekuasaan,” tegasnya.
Pentingnya Kritik Terhadap Pejabat Publik
Lebih lanjut, Hasto meminta masyarakat agar tidak menganggap gelombang kritik dan evaluasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai konflik personal antara PDIP dan keluarga Gibran. Ia menekankan bahwa inti dari persoalan yang dihadapi jauh lebih besar, yaitu berkaitan dengan marwah konstitusi, etika dalam penyelenggaraan negara, dan masa depan demokrasi nasional. “Jangan ditempatkan sebagai persoalan PDI versus Gibran. Ini persoalan kita sebagai bangsa,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, Hasto juga menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan evaluasi terhadap Gibran yang dapat meluas pada langkah serupa terhadap partai politik lainnya, termasuk wacana pembubaran Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia menegaskan bahwa perdebatan ini berlandaskan keprihatinan terhadap prinsip hukum yang mengikat semua warga negara, bukan agenda balas dendam politik praktis. Hasto kemudian menegaskan doktrin dasar politik yang dipegang oleh partainya dalam melihat mandat kekuasaan. “Kekuasaan untuk rakyat, bukan kekuasaan untuk keluarga. Itu prinsip yang dipegang PDI Perjuangan,” ujarnya.
Ia kembali mengimbau masyarakat untuk tidak melihat polemik ini sebagai pertikaian pribadi, melainkan sebagai kesempatan untuk memperbaiki supremasi hukum dan menghentikan praktik penyalahgunaan kekuasaan. “Kalau kita tidak menjaga bersama-sama, siapa lagi?” katanya.
Sebagai langkah konkret untuk mencegah masalah di masa depan, Hasto mengungkapkan bahwa PDIP saat ini sedang menyusun draf khusus untuk bab pencegahan kecurangan dalam revisi undang-undang pemilu. Langkah legislatif ini dirancang untuk menutup celah penyalahgunaan oleh aparatur negara maupun praktik politik uang yang masih mengancam integritas pemilu di Indonesia.
