Di Indonesia, generasi muda sering kali dianggap apatis terhadap masalah kebangsaan. Namun, hasil survei terbaru dari Lembaga Survei KedaiKOPI menunjukkan bahwa 64,6 persen responden dari kalangan pemuda justru menunjukkan ketertarikan yang tinggi untuk terlibat dalam isu politik nasional. Meskipun demikian, survei yang sama juga mengungkapkan kenyataan yang menyedihkan, di mana 62,7 persen pemuda merasa bahwa suara dan aspirasi mereka tidak terwakili dalam pembuatan kebijakan publik.
Menurut analis riset KedaiKOPI, Ashma, kesenjangan ini bukan disebabkan oleh ketidakberminatan pemuda untuk terlibat, melainkan karena kurangnya ruang yang mendukung partisipasi mereka. "Jadi sebenarnya ada minat yang cukup tinggi bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam politik, tapi memang persepsi tidak terwakili itu cukup besar juga," jelas Ashma saat memaparkan hasil survei di Jakarta.
Minat Politik dan Ketidakpuasan Pemuda
Riset KedaiKOPI mencatat bahwa ketidakpuasan pemuda paling tinggi terkait dengan agenda pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan angka mencapai 65,8 persen. Selain itu, jaminan kebebasan dalam menyampaikan kritik di ruang publik juga menjadi perhatian dengan persentase 62,8 persen. Ketika ditanya tentang prioritas perubahan yang diharapkan, mayoritas pemuda menempatkan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di posisi teratas (53,8 persen), diikuti oleh pembukaan lapangan kerja dan upah yang layak (50,5 persen).
Founder KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensa), memberikan kritik tajam kepada elit dan partai politik di Indonesia yang hanya memanfaatkan suara pemuda saat pemilu. "Siapa sebetulnya yang akan peduli dengan anak muda Indonesia? Pemuda Indonesia hanya dicari lima tahun sekali, jam 7 sampai jam 12, pada saat pengambilan suara," ungkap Hensa.
Saluran Aspirasi Non-Konvensional
Kekecewaan terhadap saluran formal membuat banyak pemuda beralih ke saluran non-konvensional untuk menyampaikan aspirasi mereka. Survei menunjukkan bahwa 65,9 persen responden menilai aksi demonstrasi sebagai cara yang paling efektif untuk menyuarakan pendapat, sementara saluran aduan resmi pemerintah dianggap paling tidak efektif dengan hanya 51,6 persen.
Peneliti senior Lili Romli menjelaskan bahwa fenomena meningkatnya aksi demonstrasi di kalangan pemuda disebabkan oleh adanya jurang antara minat politik dan keyakinan bahwa suara mereka didengar oleh pemegang kekuasaan. "Anak-anak muda tertarik terhadap politik, tetapi tidak yakin suaranya didengar dapat menghasilkan perubahan. Akhirnya, untuk mencari perubahan itu, mereka melakukan demonstrasi," jelas Lili. "Padahal itu kan saluran partisipasi politik yang nonkonvensional. Partisipasi politik konvensional itu melalui partai politik, lembaga parlemen, maupun lembaga politik yang lain," tambahnya.
Lili juga mendesak para pemimpin partai politik dan anggota parlemen untuk menjadikan hasil riset ini sebagai bahan evaluasi dan refleksi kelembagaan yang mendasar. "Kenapa demonstrasi terus-menerus? Ya, karena mereka tidak didengar," ujarnya. Ia menekankan bahwa tingginya minat politik pemuda yang mencapai 64,6 persen adalah bukti bahwa generasi muda Indonesia tidak menjauh dari isu-isu kenegaraan. "Jangan-jangan demonstrasi itu adalah bagian dari kepedulian terhadap politik itu sendiri," tuturnya.
