Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengingatkan bahwa menjaga independensi Nahdlatul Ulama (NU) sangat penting, terutama menjelang pelaksanaan Muktamar NU. Hasto menyatakan bahwa NU memiliki peran yang sangat signifikan dalam sejarah bangsa Indonesia, sehingga tidak seharusnya dijadikan sebagai arena pertarungan kepentingan politik.
Pernyataan Hasto di Diskusi Publik
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hasto saat menjadi pembicara dalam acara Room Diskusi Serial 7 dengan tema "NU Masa Depan & Masa Depan NU: Sinergitas Pemikiran Nasionalis dan Agama", yang diadakan oleh Yayasan Talibuana Nusantara di Jakarta Selatan pada hari Jumat, 24 Juli 2026. Ia menegaskan, "NU terlalu besar untuk dilibatkan dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. Jangan pernah coba-coba memecah belah NU demi ambisi kekuasaan. NU itu milik Indonesia dan dunia yang ditakdirkan dengan jiwa keislaman serta konsepsi pemikiran yang luar biasa."
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya pembicaraan mengenai Muktamar NU yang akan datang. Muktamar sendiri merupakan forum tertinggi untuk musyawarah di lingkungan NU yang dilaksanakan secara berkala untuk menentukan arah organisasi, mengambil keputusan strategis, serta memilih Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Ketua Umum PBNU untuk periode selanjutnya. Mengingat pentingnya momen ini, pelaksanaan Muktamar biasanya menarik perhatian luas dari warga nahdliyin, tokoh agama, dan kalangan elite politik nasional.
Pentingnya Kemandirian Organisasi
Dalam berbagai kesempatan, sejumlah tokoh NU juga telah mengingatkan agar proses Muktamar tetap menjaga kemandirian organisasi sesuai dengan Khittah NU 1926, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik praktis. Hasto mengungkapkan kekagumannya terhadap pemikiran visioner para pendiri NU yang tercermin dalam lambang organisasi. Ia menyatakan, "Logo NU sangat membumi, visioner dan futuristik. Apalagi dengan kontribusi patriotismenya melalui Resolusi Jihad di dalam perjuangan mengusir bala tentara Sekutu yang ditunggangi NICA untuk menjajah kembali Indonesia."
Hasto juga menekankan bahwa sinergi antara nilai-nilai kebangsaan dan agama harus dibangun dengan pemahaman yang utuh mengenai sejarah pendirian NU dan PNI. Ia menilai penggalian sejarah yang benar sangat penting untuk memperkuat semangat kebangsaan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, baik dalam aspek ekonomi maupun penegakan hukum. "Penggalian terhadap sejarah yang benar ini kemudian dirancang menjadi pergerakan Indonesia yang saat ini sedang dilanda kegelapan fiskal, moneter, dan pertumbuhan sektor riil, serta akibat kegelapan dalam sistem hukum nasional," tambahnya.
Hasto juga menyinggung kasus mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai contoh yang menunjukkan masalah dalam sistem hukum nasional. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa simbol-simbol dalam logo NU sering dipelajari di Sekolah Partai PDI Perjuangan. Menurutnya, setiap elemen logo memiliki makna filosofis yang mendalam, mulai dari bola dunia dengan peta Indonesia yang melambangkan Islam sebagai rahmatan lil 'alamin, tali yang mengelilingi bola dunia sebagai simbol hubungan kepada Allah dan sesama manusia, hingga sembilan bintang yang merepresentasikan Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, imam mazhab fikih Sunni, serta peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Nusantara.
Lebih lanjut, Hasto mengajak seluruh elemen bangsa untuk meneladani konsistensi perjuangan Bung Karno dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menjadikan Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menilai dinamika politik modern yang semakin kompetitif dapat mengaburkan ideologi organisasi politik maupun organisasi keagamaan jika tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu, Hasto menegaskan pentingnya kembali kepada Khittah NU 1926 sebagai pedoman moral dan ideologis organisasi. "Kembali ke Khittah 1926 adalah benteng ideologis dan moral agar elit NU tidak ikut dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. Siapa pun yang mencoba mengooptasi atau memecah belah NU demi ambisi kuasa akan menerima karma politik dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita jadikan NU sebagai penjaga moral, pembawa kerukunan, kebenaran, keadilan, dan pencerah bagi bangsa di tengah berbagai kegelapan yang terjadi saat ini," tutupnya.