Idrus Marham, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, mengungkapkan kritiknya terhadap hasil evaluasi kinerja kabinet yang dipublikasikan oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan. Ia mempertanyakan keobjektifan penilaian yang menempatkan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagai salah satu menteri dengan kinerja terburuk.
Idrus meragukan apakah hasil evaluasi tersebut benar-benar didasarkan pada survei yang objektif atau justru memiliki agenda politik tertentu. “Apakah rilis CELIOS ini hasil survei atau hasil konspirasi politik?” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa survei publik merupakan alat penting dalam demokrasi untuk mengukur persepsi, kepuasan, dan aspirasi masyarakat, tetapi harus dilakukan dengan metodologi yang jelas dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. “Dalam era demokrasi hari ini, survei publik memang populer, apalagi kalau kesimpulan surveinya ngeri-ngeri sedap. Secara umum, survei memang lazim menjadi instrumen demokrasi yang bisa menjadi cermin suara publik,” tambahnya.
Objektivitas Survei Diperlukan
Idrus menekankan bahwa survei tidak boleh kehilangan fungsi utamanya sebagai alat evaluasi. Ia menyatakan bahwa instrumen tersebut berisiko menyesatkan jika digunakan untuk membentuk opini tanpa dasar metodologi yang kuat. “Namun, instrumen yang mulia ini tentu memiliki kaidah-kaidah yang ketat, menuntut integritas metodologis dan kejujuran analisis, sehingga survei tidak bablas menjadi senjata opini yang menyesatkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Idrus menilai bahwa hasil survei yang tidak sejalan dengan logika dan fakta harus dipertanyakan. Ia menegaskan bahwa angka statistik tidak seharusnya diterima begitu saja tanpa menguji dasar penilaian dan realitas yang ingin diukur. “Angka di atas nalar dan bertentangan dengan fakta adalah sebuah kesesatan rasionalitas dan pengkhianatan realitas,” tegasnya. Ia berpendapat bahwa penilaian terhadap kinerja Bahlil Lahadalia seharusnya tidak hanya didasarkan pada persepsi, tetapi juga harus mempertimbangkan kebijakan, pelaksanaan program, capaian, serta tantangan yang dihadapi sektor energi nasional.
Kinerja Bahlil dan Indikator Penilaian
Idrus menjelaskan bahwa masyarakat tidak hanya melihat kebijakan yang dijalankan oleh Bahlil, tetapi juga merasakan dampak dari berbagai program dan langkah yang diambil oleh Kementerian ESDM. “Publik bukan hanya menyaksikan gebrakan, kebijakan, dan eksekusi program yang dilakukan Bahlil, tetapi juga merasakan hasilnya. Karena itu, penilaian harus melihat apa yang dikerjakan, bagaimana pelaksanaannya, dan apa dampaknya bagi masyarakat,” ungkapnya. Ia juga mempertanyakan indikator yang digunakan oleh CELIOS untuk menyimpulkan bahwa kinerja Bahlil termasuk yang terburuk. “Saya kira, tanpa mengurangi rasa hormat kepada hasil survei, ini tidak faktual,” tambahnya.
Idrus menekankan bahwa hasil evaluasi tersebut patut dipertanyakan jika tidak disertai indikator yang transparan dan terukur. “Kalau begini, ini bukan hasil survei lagi. Ini sudah hasil konspiratif,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah bagian penting dari demokrasi, namun kritik tersebut harus didasarkan pada fakta dan analisis yang dapat diuji, bukan melalui hasil survei yang tidak jelas dasarnya. “Kalau punya agenda lain, silakan. Jangan agenda lain dibungkus dengan hasil survei,” jelasnya.
Dalam evaluasi yang disampaikan oleh CELIOS pada Minggu (11/10/2026), Bahlil Lahadalia mendapatkan skor minus 159. Dalam daftar yang sama, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memperoleh skor minus 158, sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendapatkan skor minus 103. Hasil tersebut menjadi perhatian karena penilaian kinerja menteri dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah. Namun, interpretasi terhadap skor tersebut perlu mempertimbangkan metode pengumpulan data, indikator penilaian, serta karakteristik responden yang digunakan.
Dari sisi lain, data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa realisasi investasi sektor energi dan sumber daya mineral pada semester I 2025 mencapai 13,9 miliar dolar AS, meningkat sekitar 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sepanjang 2025, sektor ESDM juga mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp138,37 triliun atau 108,56 persen dari target awal. Sementara itu, produksi minyak bumi tercatat mencapai 605.300 barel per hari, sedikit melampaui target sebesar 605.000 barel per hari. Meskipun demikian, capaian tersebut perlu dinilai bersama indikator lainnya, termasuk keberlanjutan pasokan energi, keterjangkauan harga, kualitas pelayanan, serta dampak kebijakan bagi masyarakat.
Idrus menilai bahwa perbedaan pandangan mengenai kinerja pemerintah seharusnya menjadi ruang evaluasi yang sehat. Oleh karena itu, metodologi survei dan indikator penilaian perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat memahami dasar kesimpulan yang dihasilkan. Ia kembali mengingatkan agar hasil survei tidak digunakan untuk menyamarkan kepentingan tertentu. “Kalau memang punya agenda politik, dalam tanda kutip, tidak usah bersembunyi di balik hasil survei yang tidak faktual,” tandasnya.
