Pemerintah Indonesia berencana untuk meluncurkan program pembukaan rekening bank secara otomatis bagi setiap individu yang telah mencapai usia 17 tahun atau yang memiliki KTP, dengan saldo awal sebesar Rp 50.000. Rekening ini akan terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan merupakan bagian dari upaya untuk memperluas akses keuangan di seluruh negeri.
Manfaat untuk Penyaluran Bansos
Ekonom dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Surya Vandiantara, menganggap kebijakan ini sebagai inovasi yang dapat menjadi solusi efektif untuk berbagai masalah yang ada. Ia mencontohkan permasalahan terkait bantuan sosial (Bansos). Dengan adanya rekening massal, proses birokrasi yang panjang dapat dipangkas, sehingga menghemat anggaran dalam penyaluran bantuan.
“Melalui rekening bank massal yang telah disediakan oleh pemerintah, penyaluran bansos bisa langsung dinikmati oleh masyarakat, sekaligus memangkas biaya yang tidak efisien dalam mekanisme penyaluran Bansos sebelumnya,” ungkap Surya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa program ini juga dapat mengurangi potensi kecurangan, korupsi, dan pungutan liar yang sering terjadi dalam proses penyaluran Bansos. Penyaluran akan dilakukan secara langsung melalui transfer ke rekening yang telah disediakan.
“Pengawasan dan pelaporan dana Bansos juga akan menjadi lebih mudah dilakukan apabila penyaluran Bansos dilakukan melalui rekening bank yang telah disediakan secara massal. Semua data mulai dari jumlah nominal transaksi bansos, tujuan penerima bansos, hingga tanggal transaksi bansos, akan tercatat secara lebih baik,” jelasnya.
Dampak Positif bagi Sektor Perbankan
Selain manfaat dalam penyaluran Bansos, Surya juga menekankan bahwa pembukaan rekening massal dengan pemadanan data NIK dapat menjadi langkah signifikan bagi perkembangan industri perbankan di Indonesia. Ini sejalan dengan upaya untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih inklusif.
Program ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mencapai masyarakat yang lebih bankable. Dengan adanya inisiatif ini, pemerintah berupaya mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam melakukan transaksi keuangan melalui sistem perbankan.
“Penyaluran kredit juga akan lebih mudah dilakukan apabila masyarakat bankable terhadap sistem keuangan yang ada. Hasilnya, masyarakat lebih mudah pula untuk mengakses berbagai fasilitas produk permodalan yang disediakan oleh perbankan,” tambah Surya.
Di sisi lain, Surya menilai bahwa kapasitas fiskal pemerintah untuk melaksanakan program ini masih sangat memadai. Ia berpendapat bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang akan diperoleh, sehingga tidak bisa dianggap sebagai pemborosan.
“Narasi yang menyatakan bahwa program pembukaan rekening massal sebagai program pemborosan, merupakan narasi yang tidak tepat, dan tidak berdasar pada analisis dampak ekonomi yang komprehensif,” tutupnya.
