Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa realisasi investasi di Indonesia selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp3.923,2 triliun. Angka tersebut dihitung sejak kuartal IV 2024 hingga kuartal III 2026 dan berhasil menyerap sekitar 5,48 juta tenaga kerja.
Rosan menjelaskan bahwa capaian investasi ini mencakup periode kuartal IV 2024, seluruh tahun 2025, serta Januari hingga September 2026. Dari total investasi tersebut, Rp2.031 triliun atau 51,8 persen berasal dari luar Pulau Jawa, sedangkan Jawa menyumbang Rp1.892,2 triliun atau 48,2 persen.
Rincian Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja
“Jumlah investasi yang masuk total Rp3.923,2 triliun. Dan penyerapan tenaga kerjanya adalah 5.485.944 orang,” ujar Rosan dalam keterangan pers yang disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (19/10).
Dari segi sumber modal, penanaman modal dalam negeri (PMDN) berkontribusi sebesar Rp1.998,7 triliun atau 50,9 persen, sedangkan penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp1.924,5 triliun atau 49,1 persen. Secara khusus, realisasi investasi pada periode Januari hingga September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun, yang merupakan 75,4 persen dari target yang ditetapkan. Nilai ini mencakup realisasi investasi kuartal III 2026 yang mencapai Rp528,7 triliun dan menyerap 2.194.496 tenaga kerja.
Pada periode yang sama, investasi dalam negeri tercatat sebesar Rp761,4 triliun atau 49,5 persen, sedangkan investasi asing mencapai Rp777,8 triliun atau 50,5 persen. Investasi di luar Pulau Jawa juga lebih besar, yaitu Rp779,4 triliun atau 50,6 persen, dibandingkan dengan Jawa yang sebesar Rp759,8 triliun atau 49,4 persen.
Pentingnya Hilirisasi dalam Investasi
Rosan menekankan bahwa hilirisasi menjadi salah satu pendorong utama investasi. Sepanjang Januari hingga September 2026, investasi hilirisasi mencapai Rp480 triliun atau 31,2 persen dari total realisasi investasi, meningkat sebesar 11,3 persen. Investasi hilirisasi terbesar berasal dari sektor mineral, termasuk nikel, bauksit, tembaga, dan pasir silika, dengan nilai mencapai Rp335,1 triliun.
Sektor perkebunan dan kehutanan menyumbang Rp83,6 triliun, diikuti oleh minyak dan gas bumi sebesar Rp54 triliun, serta perikanan dan kelautan sebesar Rp7,3 triliun. Sebagian besar investasi hilirisasi juga masuk ke luar Pulau Jawa, yaitu sebesar Rp373,1 triliun atau 78 persen, sementara di Jawa mencapai Rp106,9 triliun atau 22 persen.
Rosan menyatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya mendorong investasi yang dapat memperkuat industrialisasi, memperluas penyerapan tenaga kerja, serta meningkatkan transfer teknologi. Ia memberikan contoh mengenai pengembangan industri baterai kendaraan listrik yang berkaitan dengan hilirisasi nikel. “Yang kita inginkan dari investasi yang masuk adalah ujungnya industrialisasi, hilirisasi di antaranya, kemudian industrialisasi,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga telah mengintegrasikan sistem perizinan dengan 28 kementerian dan lembaga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Melalui mekanisme fiktif positif, BKPM dapat menerbitkan izin jika kementerian atau lembaga terkait tidak memberikan izin dalam waktu yang ditentukan. Rosan menyebutkan bahwa mekanisme ini telah digunakan untuk menerbitkan sekitar 328 perizinan.
Di samping itu, BKPM juga telah menandatangani surat keputusan bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memberikan kepastian dalam perizinan tenaga kerja asing. Proses perizinan tertentu kini ditargetkan selesai dalam waktu lima hari, jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya yang dapat memakan waktu hingga berbulan-bulan.
Rosan menambahkan bahwa target investasi jangka menengah pemerintah untuk periode 2025-2029 ditetapkan sebesar Rp13.032,8 triliun. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan investasi dengan memperbaiki iklim usaha dan mengurangi ketidakpastian dalam perizinan.
