Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia, Syahganda Nainggolan, mengusulkan agar Anies Baswedan diangkat menjadi Menteri Pendidikan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia berpendapat bahwa kepentingan bangsa harus diutamakan daripada ego dan gengsi politik, meskipun ada perbedaan pandangan di antara para tokoh yang pernah bersaing dalam pemilihan presiden. Usulan ini disampaikan Syahganda sebelum pelantikannya sebagai Kepala Bakom RI.
Syahganda menilai Anies sebagai kandidat yang tepat untuk posisi tersebut, meskipun mantan Gubernur DKI Jakarta itu pernah menjadi lawan Prabowo dalam Pilpres 2024. “Saya mendorong dia (Anies) untuk jadi Menteri Pendidikan. Cocok, Anies cocok,” ungkapnya dalam program siniar Total Politik yang disiarkan di YouTube pada Minggu (11/10/2026). Ia menekankan bahwa perbedaan pandangan politik seharusnya tidak menjadi penghalang bagi individu untuk berkontribusi dalam pemerintahan.
Menjembatani Perbedaan Politik
Syahganda juga mengingatkan Anies agar tidak ragu untuk menerima tawaran jika ada kesempatan untuk berkontribusi bagi negara. “Tidak usah malu-malu. Pasti ada ego dan gengsi, tapi salah dong kalau gengsi. Bagaimanapun, yang membesarkan dia (Anies) kan Prabowo juga,” tambahnya. Pernyataan ini mengingatkan pada hubungan politik antara Prabowo dan Anies yang pernah terjalin saat Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana Prabowo mendukung Anies dan Sandiaga Uno hingga mereka memenangkan pemilihan gubernur.
Setelah itu, keduanya mengambil jalur politik yang berbeda, dengan Anies menjadi salah satu pesaing Prabowo dalam Pilpres 2024, sementara Prabowo kini memimpin pemerintahan setelah memenangkan kontestasi tersebut.
Pentingnya Rekonsiliasi
Untuk memperkuat argumennya, Syahganda mencontohkan langkah Prabowo yang bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 2019, setelah dua kali bersaing dalam pemilihan presiden. Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan politik tidak harus berujung pada permusuhan yang berkepanjangan. Rekonsiliasi dapat menjadi jalan untuk menyatukan kepentingan yang sebelumnya bertentangan.
Syahganda berpendapat bahwa logika yang sama dapat diterapkan pada Anies. Meskipun Anies adalah rival politik Prabowo, hal itu tidak seharusnya menutup peluangnya untuk bergabung dalam pemerintahan. Namun, ia menegaskan bahwa dorongan tersebut adalah pandangan pribadi dan tidak ada indikasi bahwa Anies telah ditawari jabatan Menteri Pendidikan.
Selain Anies, Syahganda juga menyebut nama Mahfud MD dan Ganjar Pranowo sebagai tokoh yang layak dipertimbangkan untuk membantu pemerintahan Prabowo. Ia mengkritik pandangan bahwa hanya pihak yang memenangkan pemilu yang berhak mendapatkan posisi dalam pemerintahan. “Jangan selalu bicara the winner takes all, merasa paling berkeringat lalu yang lain tidak,” ujarnya.
Syahganda mengingatkan bahwa pendekatan yang terlalu mengedepankan loyalitas politik dapat membatasi pilihan sumber daya manusia yang dapat membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Ia menekankan pentingnya memiliki orang-orang yang kompeten dan berpengalaman dalam kabinet, terlepas dari kedekatan politik mereka.
Dalam pandangannya, struktur kabinet pemerintahan Prabowo yang melibatkan lebih dari 100 menteri dan wakil menteri menjadikan kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas semakin mendesak. Pemerintah memerlukan figur yang tidak hanya loyal, tetapi juga mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang efektif.
Syahganda menegaskan bahwa membatasi kesempatan hanya untuk orang-orang dari kelompok politik pemenang dapat mengakibatkan hilangnya kandidat potensial. Oleh karena itu, ajakannya untuk merangkul Anies, Mahfud MD, dan Ganjar Pranowo merupakan dorongan agar Prabowo memperluas dukungan pemerintahannya dan membuka ruang bagi tokoh dengan latar belakang politik yang berbeda. Namun, kehadiran tokoh oposisi atau mantan rival dalam kabinet tidak otomatis menjamin efektivitas pemerintahan, karena pengisian jabatan tetap harus mempertimbangkan kompetensi dan kesesuaian program.
Usulan Syahganda pada akhirnya menyoroti isu yang lebih luas daripada sekadar kemungkinan Anies menjadi Menteri Pendidikan. Ia menantang pemerintah untuk menentukan apakah kabinet akan lebih mengutamakan pembagian kekuasaan berdasarkan loyalitas politik atau membuka ruang yang lebih besar bagi kapasitas dan kepentingan publik.
