Keberadaan Kaesang Pangarep, yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dalam sepuluh besar kandidat calon presiden berdasarkan survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) telah menimbulkan dinamika politik yang menarik. Pengamat politik, Heru Subagia, menilai bahwa hasil survei ini cukup signifikan, terutama di tengah perdebatan mengenai usulan agar Presiden ke-7 RI, Jokowi, mengambil alih posisi ketua umum PSI dari putranya.
Meskipun elektabilitas Kaesang masih tercatat di angka 2 persen, Heru berpendapat bahwa keberadaan namanya dalam daftar calon presiden dapat menjadi modal politik yang berharga bagi putra bungsu Jokowi tersebut. Menurut Heru, situasi ini menjadi semakin menarik ketika dikaitkan dengan polemik internal PSI terkait posisi ketua umum. "Cukup menarik di sini ketika di tengah isu kemarin yang sempat viral usulan Jokowi untuk menjadi ketua umum, menggeser posisi Kaesang sebagai ketua umum PSI saat ini," ungkapnya.
Menyoroti Dinamika Internal PSI
Heru mengungkapkan keheranannya terhadap munculnya usulan tersebut, baik dari perspektif dinamika internal partai maupun reaksi masyarakat. "Ini yang menjadi berita yang cukup mengherankan di internal PSI dan masyarakat umum," tambahnya. Ia melanjutkan bahwa meskipun Kaesang berada di posisi 10 besar kandidat capres, hal ini menunjukkan bahwa posisinya sebagai ketua umum PSI masih memiliki relevansi dalam peta politik nasional.
"Ini ada kilas balik yang cukup menggembirakan dan menjadi jawaban kepada ketua DPD PSI Kabupaten Cirebon, Kapten Haryanto," jelasnya. Heru juga berpendapat bahwa hasil survei ini dapat memperkuat posisi tawar Kaesang di dalam partai. "Bahwa setidaknya Kaesang sebagai ketua umum PSI saat ini sedikit mempunyai taring dan memberikan sebuah petunjuk bahwa Kaesang muncul sebagai salah satu sosok politisi nasional yang mempunyai reputasi yang diperhitungkan," tambahnya.
Gibran dan Dinasti Jokowi
Selain Kaesang, Heru juga mengamati posisi Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden, dalam jajaran kandidat calon presiden. Ia menyatakan bahwa Gibran berada dalam posisi yang kuat dan hampir menyalip tokoh-tokoh nasional lainnya seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Heru melihat posisi Kaesang dan Gibran dalam survei ini sebagai dua faktor yang dapat memperkuat eksistensi politik keluarga Jokowi.
Heru mengingatkan bahwa dengan Gibran masuk dalam kategori lima besar calon capres potensial, hal ini menunjukkan bahwa dinasti Jokowi, melalui kedua anaknya, Kaesang dan Gibran, patut diperhatikan dalam konteks politik nasional. Ia juga menyoroti bahwa perkembangan ini dapat memengaruhi perhitungan para aktor politik yang selama ini berseberangan dengan Jokowi maupun Gibran.
Heru juga memberikan perhatian pada tren penurunan elektabilitas Prabowo Subianto, yang menurutnya mengalami penurunan signifikan. "Saya juga memberikan warning secara khusus terhadap Presiden Prabowo yang saat ini elektabilitasnya cukup telak terjungkal dari 34 persen hingga saat ini di bawah 10 persen," ungkapnya. Ia mengaitkan penurunan ini dengan penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Heru menekankan bahwa jika tren penurunan ini berlanjut, Prabowo berpotensi tersalip oleh kandidat lain. "Parahnya ketika Gibran nantinya dalam 1 hingga 3 bulan ke depan mampu menyalip atau mengungguli elektabilitas dari Prabowo secara khusus, dipastikan ini menjadi paradoks dan sekaligus kejutan dan mungkin juga tamparan paling keras bagi Prabowo dan koalisi partai pengusungnya," tegasnya.
Heru juga menyebutkan bahwa potensi peningkatan elektabilitas Gibran semakin menarik jika dikaitkan dengan isu pemakzulan yang berkembang. Ia menyebut beberapa nama yang aktif mendorong isu tersebut melalui jalur politik dan parlemen. "Mengapa saya berkata demikian? Karena setidaknya saat ini ada isu-isu yang sedang panas dan liar berkaitan pemakzulan daripada Gibran," tuturnya.
Heru menilai bahwa para penggagas pemakzulan Gibran terus berupaya membangun dukungan melalui parlemen. "Dan bahkan para penggagas pemakzulan ini seperti Denny Indrayana, kemudian rekan-rekannya, Ahmad Khozinudin, Refly Harun, dan lainnya, tentunya sangat getol mengadakan negosiasi pendekatan melalui parlemen," ujarnya. Ia juga menyinggung dinamika dukungan terhadap penggunaan hak angket di DPR.
Heru menegaskan bahwa perkembangan elektabilitas Kaesang dan Gibran dapat menjadi faktor baru yang harus diperhitungkan oleh pihak-pihak yang menginginkan perubahan posisi politik keluarga Jokowi. "Dengan demikian, kenaikan elektabilitas keluarga Jokowi, Gibran, dan tentunya yang sangat di luar dugaan Kaesang memberikan sebuah ultimatum sangat keras dan pedas semua pihak," ucapnya.
Ia memperkirakan bahwa dinamika politik nasional akan terus berkembang dengan berbagai kemungkinan skenario. Masing-masing kubu dapat memanfaatkan perkembangan survei sebagai modal untuk memperkuat posisi tawar mereka. "Dinamika politik akan terus berkembang dalam dua atau tiga wajah skenario yang berbeda dan tentunya ini menjadi ramuan politik, amunisi politik dan bahkan dentuman politik masing-masing pihak yang saat ini sedang bertikai," jelas Heru.
Heru kembali menekankan bahwa penguatan posisi politik Kaesang dan Gibran dapat mengubah perhitungan pihak-pihak yang selama ini berseberangan dengan keluarga Jokowi. "Karenanya dengan adanya penguatan dinasti politik Jokowi melalui Kaesang dan Gibran Rakabuming Raka, setidaknya musuh yang tadinya sedang rame-rame sedang bersekutu bahkan bersekongkol untuk menjatuhkan Gibran dari posisinya dan juga mendowngrade politik dinasti Jokowi untuk saat ini tentunya akan setidaknya memperhatikan secara saksama peningkatan atau bargaining leverage politik dinasti Jokowi," terangnya.
Lebih jauh, Heru menyatakan bahwa penguatan posisi politik keluarga Jokowi dapat memengaruhi strategi pihak-pihak yang mendorong pemakzulan Gibran maupun upaya untuk melemahkan pengaruh politik Jokowi. "Setidaknya, kebrutalan Denny Indrayana dan juga Refly Harun, Ahmad Khozinudin dan teman-teman yang lainnya sebagai para pihak yang sengaja dan menggebu-gebu menurunkan, memeleserkan Gibran dan juga mengadili Jokowi akan berpikir keras," tandasnya.
Heru menambahkan bahwa jalur hukum yang sebelumnya ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi dinilainya telah menghadapi keterbatasan, sementara jalur parlemen juga masih bergantung pada dinamika politik dan sikap partai-partai. "Karena tentunya lobi-lobi yang diharapkan melalui mahkamah konstitusi tentunya sudah tertutup dan juga baik yang akan dilakukan di parlemen tentunya setidaknya para parpol pengusung koalisi akan mencermati dengan saksama bahwa sudah terjadi penguatan dinasti Jokowi lewat Kaesang dan Gibran," pungkasnya.
