Walaupun Pilpres 2029 masih beberapa tahun lagi, perhitungan politik menuju kontestasi tersebut mulai terlihat. Sejumlah pengamat menilai bahwa partai politik dan kelompok-kelompok politik mulai mempertimbangkan kemungkinan koalisi, termasuk dalam menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Dinamika Kubu Politik
Hendri Satrio, seorang pengamat politik serta pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, mengamati bahwa dinamika politik saat ini mulai terlihat dari munculnya dua kelompok yang ia sebut sebagai "kubu Solo" dan "kubu Cikeas". Kubu Solo dikaitkan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya serta Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sementara kubu Cikeas merujuk pada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), keluarganya, dan Partai Demokrat. Meskipun demikian, Hensat menilai kedua kelompok tersebut belum berada dalam situasi pertarungan yang terbuka.
Menurutnya, dinamika yang terjadi saat ini lebih merupakan tahap awal dalam membaca peta politik dan mempersiapkan kekuatan menuju 2029. "Kalau kemudian ada dua kubu Solo dan Cikeas, ini sih menurut gue ya kubu biasa aja," ungkap Hensat pada Selasa (29/9/2026).
Pemilihan Cawapres Prabowo
Salah satu hal yang mulai dihitung adalah sosok yang berpotensi menjadi calon wakil presiden jika Prabowo Subianto kembali mencalonkan diri pada Pilpres 2029. Hensat menjelaskan bahwa pilihan cawapres tidak hanya berpengaruh pada pasangan capres-cawapres, tetapi juga dapat mengubah kekuatan partai politik yang mendukung figur tersebut. Ia memberi contoh bahwa jika Prabowo memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres, keputusan itu dapat memperkuat posisi Demokrat. Namun, hal ini juga bisa menjadi kalkulasi tersendiri bagi Gerindra dalam menghadapi konfigurasi politik setelah 2029.
"Misalnya nih, Prabowo ambil AHY jadi wapresnya. Artinya apa? Dia membesarkan Demokrat. Yang bisa jadi membahayakan Gerindra di 2034," ujarnya. Hensat juga menyatakan bahwa hal serupa dapat terjadi jika Prabowo kembali menggandeng Gibran. "Sama, kalau dia mengambil Gibran, bisa jadi membahayakan Gerindra juga. Dan membesarkan PSI atau yang dalam bayang-bayang Golkar," tambahnya.
Dengan demikian, keputusan mengenai siapa yang mendampingi Prabowo pada 2029 tidak hanya berkaitan dengan kemenangan dalam satu periode, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap kekuatan partai untuk periode berikutnya. Meskipun menyebut adanya kubu Solo dan Cikeas, Hensat menilai bahwa belum tepat jika dinamika tersebut dianggap sebagai konflik terbuka. Ia berpendapat bahwa jarak menuju Pilpres 2029 masih terlalu panjang dan masing-masing kelompok masih berada dalam tahap membangun jaringan serta mengumpulkan sumber daya.
"Saling mengintip, bersiap-siap, memanaskan mesin, sama-sama cari duit, ngumpulin duit kan," ujarnya. Hensat juga mengingatkan agar aktivitas politik tersebut tidak buru-buru diartikan sebagai pertarungan antarkubu. "Tapi apakah sekarang mereka harus bermusuhan minimal memunculkan fiksi, menurut gue belum saatnya. Momentumnya masih terlalu jauh," jelasnya.
Dalam menilai kemungkinan pasangan Prabowo pada 2029, Hensat juga menyoroti pola hubungan antara presiden dan wakil presiden dalam sejarah pemilihan langsung di Indonesia. Ia mencatat bahwa belum ada pasangan presiden dan wakil presiden yang terpilih pada periode pertama kemudian kembali maju bersama untuk periode kedua dalam Pilpres langsung. "Belum ada sejarahnya pasangan presiden, wakil presiden periode pertama itu ada di periode kedua. Belum ada juga," ucapnya.
Menurut Hensat, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan ketika mempertimbangkan keberlanjutan pasangan Prabowo-Gibran pada 2029. Ia menegaskan bahwa presiden petahana juga memiliki kepentingan politik dan pemerintahan untuk memastikan proses transisi serta akhir masa jabatan berlangsung lancar. "Kenapa? Karena di periode kedua si presiden ini juga pengen landingnya smooth, aman, gak digangguin," tuturnya.
Hensat menambahkan bahwa pembicaraan mengenai Prabowo-Gibran, AHY, serta kubu Solo dan Cikeas saat ini masih berada pada tahap kalkulasi awal. Konfigurasi politik menuju 2029 masih sangat mungkin berubah seiring dengan perkembangan partai, koalisi, dan kepentingan masing-masing aktor politik.
